Langkah dan Solusi Hukum Yang Harus Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Jika Terjadi Penanaman Pohon Sawit di Pinggir Sungai

-

Opini : Elas Anra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Langkah dan Solusi Hukum Yang Harus Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Jika Terjadi Penanaman Pohon Sawit di Pinggir Sungai

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menerima laporan masyarakat atau lembaga mengenai dugaan penanaman pohon sawit di kawasan pinggir sungai. Langkah pertama adalah memverifikasi laporan dengan mengumpulkan bukti awal seperti foto, video, dan peta lokasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut benar terjadi.

2. Investigasi Lapangan

DLH mengirim tim untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi yang dilaporkan. Pada tahap ini, dilakukan:

 • Pengukuran lokasi untuk memastikan apakah area tersebut berada di zona sempadan sungai yang dilindungi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015.

 • Identifikasi dampak lingkungan yang terjadi, seperti kerusakan ekosistem, perubahan aliran air, atau penurunan kualitas lingkungan.

 • Dokumentasi berupa foto, video, dan laporan tertulis untuk mendukung tindakan selanjutnya.

3. Identifikasi Pelanggaran dan Pelaku

DLH mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penanaman sawit tersebut. Langkah ini mencakup pemeriksaan izin lingkungan dan status hukum kegiatan. Jika ditemukan bahwa aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan, pelaku dicatat untuk diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

DLH Provinsi Jambi berkoordinasi dengan:

 • Balai Wilayah Sungai Sumatera VI untuk menentukan status sempadan sungai dan perlindungan kawasan.

 • Dinas Kehutanan dan Satpol PP untuk dukungan teknis dan penertiban lapangan.

 • Kepolisian dan Kejaksaan untuk langkah penegakan hukum jika diperlukan.

5. Pemberian Peringatan dan Sanksi Administratif

DLH mengeluarkan peringatan tertulis kepada pelaku untuk segera menghentikan aktivitas ilegal dan memulihkan kawasan sempadan sungai. Jika pelaku mengabaikan peringatan, DLH dapat memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009, seperti:

 • Penghentian kegiatan.

 • Pengenaan denda administratif.

 • Pencabutan izin usaha (jika ada).

6. Penegakan Hukum Pidana

Jika aktivitas tersebut terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, DLH dapat membawa kasus ini ke ranah pidana. Berdasarkan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009, pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa:

 • Denda maksimal Rp3 miliar.

 • Hukuman penjara maksimal 10 tahun.

7. Solusi Pemulihan Lingkungan

DLH mewajibkan pelaku melakukan pemulihan lingkungan di kawasan sempadan sungai, yang mencakup:

 • Penanaman kembali vegetasi asli di area yang rusak.

 • Perbaikan ekosistem sungai dan kawasan sekitarnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021.

DLH akan memantau proses restorasi ini secara berkala untuk memastikan kepatuhan pelaku.

8. Edukasi dan Pencegahan

Sebagai langkah jangka panjang, DLH melakukan program sosialisasi kepada masyarakat tentang:

 • Pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai untuk melindungi ekosistem.

 • Peraturan hukum terkait perlindungan lingkungan, seperti larangan aktivitas yang merusak sempadan sungai.

 • Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan di wilayah sungai.

Kesimpulan

Melalui langkah-langkah di atas, DLH Provinsi Jambi dapat menangani pelanggaran lingkungan secara tegas sekaligus memberikan solusi pemulihan yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, upaya ini diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem sungai dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

“ISLAMIC CENTER JAMBI: PROYEK GAGAH, TAPI GOYAH?”

-
Gambar
  OPINI HUKUM DAN POLITIK “ISLAMIC CENTER JAMBI: PROYEK GAGAH, TAPI GOYAH?” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik & Bantuan Hukum Pendahuluan: Antara Simbol Agama dan Sandi Politik Anggaran Pembangunan Islamic Center Provinsi Jambi sejatinya lahir dari gagasan luhur: menciptakan pusat peradaban Islam yang monumental di bumi Melayu. Namun idealisme ini kemudian direduksi oleh praktik birokrasi yang manipulatif, keliru dalam perencanaan, cacat dalam pelaksanaan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yang lebih miris: proyek suci ini justru berbau konflik kepentingan dan manuver politik anggaran, menjadikan Islamic Center sebagai simbol religius yang dieksploitasi untuk kepentingan elektoral. 1. Proyek Multiyears atau Multiakal? Skema multiyears contract yang digadang-gadang efisien, justru menjadi jalan sunyi menuju jebakan hukum. Dalam fakta-fakta publik dan RDP DPRD, kita menyaksikan kegagalan mendasar dalam proses planning: •Estimasi biaya berubah dr...
Baca selengkapnya