Sanksi Hukum, Bagi ASN yang ikut serta mengatur Proyek dengan Cara KKN "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"

Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengaturan proyek dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang menjadi dasar dari ASN. Berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhkan:

1. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang

a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Tindakan ASN yang melakukan KKN dalam pengaturan proyek dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sanksinya:

1.Pasal 2 (Kerugian Negara):

•Hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

2.Pasal 3 (Penyalahgunaan Wewenang):

•Hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Perubahan UU Tipikor)

Memperkuat sanksi dalam kasus korupsi yang melibatkan ASN, terutama jika ada unsur kolusi atau nepotisme.

c. Pasal 55 KUHP (Penyertaan dalam Tindak Pidana)

Jika ASN bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatur proyek secara KKN, mereka dapat dikenakan pasal penyertaan dalam tindak pidana.

2. Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan ASN

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

•Pasal 86-87: ASN yang melanggar ketentuan dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk KKN.

•Sanksi administratif lainnya:

•Penurunan pangkat.

•Pemberhentian sementara.

•Pemecatan dengan tidak hormat.

b. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

ASN yang terbukti melakukan KKN dalam pengaturan proyek dapat dikenakan hukuman disiplin berat:

•Pasal 8:

•Penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan.

•Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

•Pemberhentian tidak dengan hormat.

3. Sanksi Etika Berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik ASN

•Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:

ASN yang melanggar kode etik karena KKN dianggap mencederai kepercayaan publik dan dapat dikenakan sanksi moral, seperti:

•Pernyataan tidak layak secara etika.

•Pelarangan menduduki jabatan tertentu.

4. Sanksi Lain Berdasarkan UU Terkait

•UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN:

ASN yang terbukti melakukan KKN dapat diadili sebagai bagian dari penyelenggara negara yang tidak bersih, dan hak-haknya sebagai ASN dapat dicabut.

•Larangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa:

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ASN yang terlibat dalam KKN pengadaan barang/jasa dapat dikenakan sanksi administrasi tambahan, termasuk pencabutan izin kerja atau jabatan.

Kesimpulan

ASN yang melakukan KKN dalam pengaturan proyek dapat dikenai sanksi berat, baik pidana, administratif, maupun etika. Hukuman mencakup pemecatan, denda, dan penjara. Tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.