YAYASAN-PUSPOLKUM

OPINI HUKUM Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ( Elas Anra Dermawan, S.H. ) Membongkar Sunyi Kasus PPTB Jambi: Keadilan Tak Boleh Dibungkam! Sudah terlalu lama publik dibuat bertanya-tanya: ke mana arah penanganan kasus Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) di Jambi? Dugaan pungutan atau iuran yang dibebankan kepada para pengusaha tambang batu bara melalui PPTB mengemuka sebagai skandal yang melibatkan uang miliaran rupiah—namun sampai hari ini, tak jelas ujung pangkal proses hukumnya. Fakta yang beredar menunjukkan bahwa pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Tidak ada regulasi formal yang secara eksplisit memberi kewenangan kepada PPTB untuk melakukan penarikan dana dari pelaku usaha tambang. Maka patut diduga bahwa praktik ini masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang, yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi apabila menyangkut pengaturan distribusi dana secara tidak transparan. Namun, alih-alih mendapat kejelasan hukum, ...

Politik PHP: Dari Janji Manis ke Pengkhianatan Publik Oleh: Elas Anra Dermawan Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum Di tengah semangat demokrasi elektoral yang terus berkembang, kita dihadapkan pada satu ancaman yang kian membudaya dan membusuk dalam sistem politik kita: politik pemberi harapan palsu (PHP). Ini bukan sekadar soal janji-janji yang tidak ditepati, melainkan sudah menjadi pola pengkhianatan terhadap kepercayaan publik secara terstruktur. Politik PHP adalah wujud dari manipulasi kesadaran rakyat. Janji pendidikan gratis, lapangan kerja massal, perbaikan infrastruktur, hingga kesejahteraan instan ditebar menjelang pemilu. Tapi setelah suara dikumpulkan dan kekuasaan digenggam, realitas justru menunjukkan kekosongan niat dan arah. Dalam perspektif hukum dan etika, janji politik semestinya dimaknai sebagai komitmen moral dan sosial. Ketika janji itu diucapkan dengan sadar namun tanpa niat untuk direalisasikan, maka itu adalah bentuk penipuan politik. Bahk...