YAYASAN-PUSPOLKUM

“Muaro Jambi Berbakti: Setahun Ikhtiar, Menata Tata Kelola yang Lebih Baik” Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Bambang Bayu Suseno – Junaidi Mahir Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & Founder PUSKAPKUM, LBH NADI) Genap satu tahun kepemimpinan BBS–Jun Mahir menandai fase konsolidasi pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan semangat “Muaro Jambi Berbakti”, kepemimpinan ini memperlihatkan ikhtiar untuk menata ulang fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari perspektif hukum administrasi negara, tahun pertama adalah momentum penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan profesionalitas birokrasi. Jika kita menilik dinamika yang berjalan, terdapat indikasi pembenahan pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Ini merupakan langkah awal...

  “Maritim Tanpa Integritas? Evaluasi Serius atas Penerbitan Dokumen di KSOP Jambi” Opini Hukum dan Politik Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Advokat & Founder LBH NADI Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jambi Sektor maritim merupakan salah satu simpul strategis dalam sistem ekonomi nasional. Di dalamnya, fungsi administratif seperti penerbitan dokumen kapal bukanlah sekadar prosedur teknis, melainkan bagian dari sistem legitimasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kapal beroperasi. Ketika proses penerbitan dokumen tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, melainkan integritas tata kelola negara. Sebagai advokat yang kerap menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan aktivitas pelayaran dan legalitas kapal, saya memandang perlu adanya evaluasi serius terhadap mekanisme penerbitan dokumen pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jambi. Evaluasi ini harus ditempatkan dalam kerangka hukum ...

  LBH NADI Siap Teliti Bisnis Kapal di Provinsi Jambi Elas Anra Dermawan, SH: “Transparansi, Akuntabilitas, Dan Ketegasan Hukum Harus Ditegakkan” Jambi — Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan (LBH NADI) mengumumkan akan melakukan penelitian komprehensif terhadap bisnis kapal di Provinsi Jambi, khususnya menyasar praktik yang memicu gejolak sosial dan potensi pelanggaran hukum. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dengan melibatkan KSOP Jambi sebagai responden utama dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Founder LBH NADI, Elas Anra Dermawan, SH, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memetakan celah hukum dalam tata kelola maritim yang selama ini kerap berdampak pada ketidakadilan regulatif, potensi penyelundupan, dan disparitas kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat. “Bisnis kapal bukan hanya soal arus barang dan komoditas. Ini soal kedaulatan hukum di laut, keselamatan pelayaran, dan bagaimana sistem bekerja untuk masyarakat — bukan sebaliknya,” ujar Elas, te...