Membongkar Sunyi Kasus PPTB Jambi: Keadilan Tak Boleh Dibungkam !

-


OPINI HUKUM

Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ( Elas Anra Dermawan, S.H. )

Membongkar Sunyi Kasus PPTB Jambi: Keadilan Tak Boleh Dibungkam!

Sudah terlalu lama publik dibuat bertanya-tanya: ke mana arah penanganan kasus Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) di Jambi? Dugaan pungutan atau iuran yang dibebankan kepada para pengusaha tambang batu bara melalui PPTB mengemuka sebagai skandal yang melibatkan uang miliaran rupiah—namun sampai hari ini, tak jelas ujung pangkal proses hukumnya.

Fakta yang beredar menunjukkan bahwa pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Tidak ada regulasi formal yang secara eksplisit memberi kewenangan kepada PPTB untuk melakukan penarikan dana dari pelaku usaha tambang. Maka patut diduga bahwa praktik ini masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang, yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi apabila menyangkut pengaturan distribusi dana secara tidak transparan.

Namun, alih-alih mendapat kejelasan hukum, publik justru dihadapkan pada kesunyian mencurigakan dari aparat penegak hukum. Tidak ada rilis resmi dari Polda Jambi, tidak ada transparansi terkait status perkara, dan tidak ada kejelasan apakah perkara ini benar-benar ditindak atau sengaja disimpan di “laci kekuasaan.”

Hukum Tak Boleh Tunduk pada Kekuasaan

Diamnya Polda Jambi bukan sekadar kelalaian, tapi berpotensi menjadi bentuk pembiaran terhadap kejahatan yang terstruktur. Ketika aparat hukum terkesan lamban, ragu, atau bahkan enggan menyentuh aktor-aktor kuat yang diduga terlibat, maka hukum telah kehilangan keberaniannya.

Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan:

1.Polda Jambi harus terbuka kepada publik terkait perkembangan penyelidikan dan siapa saja yang telah diperiksa.

2.Jika memang terdapat unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

3.Jika institusi lokal tidak mampu menyelesaikan perkara ini secara profesional, KPK dan Kejaksaan Agung harus turun tangan.

Keadilan Tidak Lahir dari Diam — Ia Lahir dari Keberanian Mengungkap Kebenaran

Jangan biarkan kasus ini menguap. Publik berhak tahu. Pengusaha yang taat hukum berhak mendapat kepastian. Dan masyarakat luas berhak melihat bahwa hukum tidak dikendalikan oleh uang dan kekuasaan.

Kasus PPTB Jambi adalah ujian: apakah hukum masih hidup di negeri ini — atau telah dibungkam oleh kepentingan.
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya