“Muaro Jambi Berbakti: Setahun Ikhtiar, Menata Tata Kelola yang Lebih Baik”

-


“Muaro Jambi Berbakti: Setahun Ikhtiar, Menata Tata Kelola yang Lebih Baik”

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Bambang Bayu Suseno – Junaidi Mahir

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH
(Advokat & Founder PUSKAPKUM, LBH NADI)

Genap satu tahun kepemimpinan BBS–Jun Mahir menandai fase konsolidasi pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan semangat “Muaro Jambi Berbakti”, kepemimpinan ini memperlihatkan ikhtiar untuk menata ulang fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tahun pertama adalah momentum penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan profesionalitas birokrasi.

Jika kita menilik dinamika yang berjalan, terdapat indikasi pembenahan pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi.

Namun, tata kelola yang baik bukan hanya tentang realisasi program, melainkan juga tentang:

  • Penguatan sistem pengawasan internal
  • Keterbukaan informasi publik
  • Kepastian prosedur dalam perizinan dan administrasi
  • Perlindungan hak-hak masyarakat kecil

Dalam negara hukum, keberhasilan daerah diukur dari seberapa jauh kebijakan berpijak pada regulasi dan keberpihakan pada keadilan sosial.

Satu tahun tentu belum cukup untuk menilai secara komprehensif hasil kepemimpinan. Akan tetapi, arah kebijakan yang menunjukkan konsistensi dan komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik adalah fondasi yang penting untuk tahun-tahun berikutnya.

Harapan publik sederhana namun mendasar:
Pemerintahan yang bersih, pelayanan yang mudah, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Jika semangat “Berbakti” terus dijaga dengan integritas dan keberanian melakukan pembenahan struktural, maka Muaro Jambi bukan hanya tampak membaik, tetapi benar-benar mengalami kemajuan yang substantif dan berkelanjutan.

– Elas Anra Dermawan, SH
Advokat & Founder PUSKAPKUM, LBH NADI


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya