YAYASAN-PUSPOLKUM

Banjir di Kota Jambi: Dampak Kebijakan Pemimpin Terdahulu Kota Jambi menghadapi tantangan banjir yang semakin serius, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang dan lingkungan dari pemerintahan sebelumnya. Perkumpulan Hijau Jambi mencatat bahwa hingga Februari 2025, terdapat 19 titik banjir di kota ini, dengan beberapa wilayah mengalami genangan parah. Mereka menyoroti bahwa kebijakan tata ruang yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemberian izin pembangunan di area resapan air telah memperburuk kondisi ini. Kritik terhadap kepemimpinan sebelumnya juga muncul terkait ketimpangan pembangunan antar daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi tahun 2023 menunjukkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kabupaten/kota di Jambi. Program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini ternyata belum memberikan hasil optimal, dengan realisasi angga...

  Tentang Hati Anak Sandwich Generation Hidup sebagai anak dalam generasi sandwich bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, ada orang tua yang mulai menua, yang membutuhkan perhatian, perawatan, dan dukungan finansial. Di sisi lain, ada anak-anak yang sedang bertumbuh, membutuhkan pendidikan, kasih sayang, dan masa depan yang lebih baik. Di antara dua generasi ini, berdirilah aku—seorang anak yang terhimpit di tengah-tengah, mencoba sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan. Aku ingin berbakti pada orang tua, membalas semua jerih payah mereka yang telah membesarkanku. Namun, aku juga ingin menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakku, memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dariku dulu. Dalam perjalanan ini, sering kali aku harus mengorbankan keinginanku sendiri, menunda mimpi-mimpi pribadi demi mereka yang kucintai. Kadang, lelah itu datang. Ada rasa ingin menyerah, ingin menangis dalam diam. Tidak ada banyak ruang untuk mengeluh, karena tugas ini adalah bagian dari t...

*PENJELASAN ILMIAH BERDASARKAN TEORI HIDRO-OSEANOGRAFI* Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.  (Sorveyor Class “A” Hydro Osenagrafi — By: IHO). *Pulau Jawa Maju ke Utara: Fenomena Geomorfologi Berdasarkan Data Empiris* Dalam kajian *Hidro-Oseanografi*, fenomena pergerakan Pulau Jawa ke arah utara sekitar *2 cm per tahun* telah dikonfirmasi melalui berbagai penelitian geologi dan oseanografi. Fenomena ini disebabkan oleh *proses alami sedimentasi di bagian Utara serta abrasi di bagian Selatan* akibat perbedaan karakteristik perairan. 1.*Abrasi di Selatan Pulau Jawa*: •Samudera Hindia, yang memiliki luas sangat besar dan langsung berbatasan dengan Antartika, menciptakan *gelombang laut yang kuat* dan *arus laut yang deras*, termasuk arus dari selatan ke utara akibat pengaruh *Arus Ekman dan Arus Geostropik*. •Kedalaman Samudera Hindia yang mencapai *9.000 meter* menyebabkan daya dorong gelombang laut ke pantai selatan sangat kuat, mengikis garis pantai secara terus-mene...

Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )  Rekonstruksi Hukum Indonesia Hukum adalah instrumen utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan normatifnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum sering kali menemui tantangan berupa tumpang tindih peraturan, lemahnya penegakan hukum, hingga masalah korupsi yang melibatkan institusi hukum itu sendiri. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merekonstruksi hukum Indonesia agar lebih relevan, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Rekonstruksi Hukum: Apa dan Mengapa? Rekonstruksi hukum adalah proses pembaruan atau perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Di Indonesia, urgensi rekonstruksi hukum didorong oleh beberapa faktor, an...

  Advokat Elas Annra Dermawan, SH Hadiri Sidang Pertama Gugatan Harta Waris di Pengadilan Agama Muara Sabak Muara Sabak, 15 Januari 2025 – Elas Annra Dermawan, SH, seorang advokat yang juga merupakan Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum, menghadiri sidang pertama gugatan harta waris yang digelar di Pengadilan Agama Muara Sabak. Sidang ini menjadi awal dari proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa warisan antara para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan tersebut, Elas Annra Dermawan hadir sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kliennya dalam memperjuangkan hak-hak yang menjadi inti dari gugatan. Elas Annra Dermawan, yang dikenal sebagai advokat berpengalaman dalam menangani berbagai kasus perdata dan keluarga, menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa harta waris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. “Kami berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan hasil yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Elas ...

Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum (PUSPOLKUM) mengkritik keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yang dinilai “menutup mata” terhadap persoalan serius berupa penjarahan warisan budaya dan pencemaran lingkungan di kawasan Sungai Suak Kandis, Kecamatan Kumpeh. Menurut PUSPOLKUM, sikap pasif dan lambannya respons pemerintah daerah menunjukkan lemahnya komitmen dalam melindungi kekayaan budaya serta lingkungan hidup yang menjadi aset penting bagi masyarakat dan generasi mendatang. Penjarahan Warisan Budaya dan Kerusakan Lingkungan Sungai Suak Kandis diketahui menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat lokal. Namun, aktivitas ilegal seperti perusakan situs-situs budaya dan praktik eksploitasi alam tanpa pengawasan memicu dampak buruk yang nyata. Di sisi lain, pencemaran air sungai akibat limbah dan aktivitas tambang liar telah menga...

*“Tegakkan Supremasi Hukum: Penyegelan Pemagaran Laut PIK 2 oleh Dirjen PSDKP Jadi Tonggak Keadilan Baru”* Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.  Langkah tegas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam menyegel pemagaran laut di kawasan reklamasi PIK 2 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 menjadi momen penting dalam sejarah Bangsa Indonesia di Awal tahun 2025 dan bertepatan dengan awalnya Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang merupakan upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Tindakan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik yang selama ini sering terabaikan akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Pemagaran laut di PIK 2, yang menjadi simbol ketimpangan dan dominasi oligarki dalam tata kelola sumber daya alam, adalah sisa dari kebijakan fatal dan zal...