Banjir di Kota Jambi: Dampak Kebijakan Pemimpin Terdahulu

-

Banjir di Kota Jambi: Dampak Kebijakan Pemimpin Terdahulu

Kota Jambi menghadapi tantangan banjir yang semakin serius, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang dan lingkungan dari pemerintahan sebelumnya. Perkumpulan Hijau Jambi mencatat bahwa hingga Februari 2025, terdapat 19 titik banjir di kota ini, dengan beberapa wilayah mengalami genangan parah. Mereka menyoroti bahwa kebijakan tata ruang yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemberian izin pembangunan di area resapan air telah memperburuk kondisi ini.

Kritik terhadap kepemimpinan sebelumnya juga muncul terkait ketimpangan pembangunan antar daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi tahun 2023 menunjukkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kabupaten/kota di Jambi. Program Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan) yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini ternyata belum memberikan hasil optimal, dengan realisasi anggaran hanya sekitar 45% hingga akhir 2023.

Selain itu, krisis lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang rutin terjadi semakin memperparah kondisi ekosistem. Deforestasi dan eksploitasi lahan yang masif melalui pemberian izin konsesi menyebabkan ekosistem gambut menjadi rapuh dan rentan terhadap kebakaran.

Pemerintah Kota Jambi saat ini berupaya menangani dampak banjir dengan mendirikan dapur umum di wilayah terdampak dan berkoordinasi dengan PLN untuk menghindari risiko arus pendek listrik. Namun, langkah-langkah ini lebih bersifat responsif dan belum menyentuh akar permasalahan terkait kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan banjir secara efektif, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, penegakan aturan terkait wilayah resapan air, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, risiko banjir di Kota Jambi akan terus meningkat, mengancam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.




 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya