Advokat Elas Annra Dermawan, SH Hadiri Sidang Pertama Gugatan Harta Waris di Pengadilan Agama Muara Sabak

-



 

Advokat Elas Annra Dermawan, SH Hadiri Sidang Pertama Gugatan Harta Waris di Pengadilan Agama Muara Sabak

Muara Sabak, 15 Januari 2025 – Elas Annra Dermawan, SH, seorang advokat yang juga merupakan Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum, menghadiri sidang pertama gugatan harta waris yang digelar di Pengadilan Agama Muara Sabak.

Sidang ini menjadi awal dari proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa warisan antara para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan tersebut, Elas Annra Dermawan hadir sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kliennya dalam memperjuangkan hak-hak yang menjadi inti dari gugatan.

Elas Annra Dermawan, yang dikenal sebagai advokat berpengalaman dalam menangani berbagai kasus perdata dan keluarga, menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa harta waris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. “Kami berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan hasil yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Elas usai persidangan.

Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum yang didirikan oleh Elas juga terus berupaya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, termasuk dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak waris. Kehadiran beliau di Pengadilan Agama Muara Sabak hari ini merupakan wujud nyata dari dedikasi dan profesionalisme dalam mendampingi klien.

Sidang pertama ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Sidang lanjutan direncanakan akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya