(PUSPOLKUM) mengkritik keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yang dinilai “menutup mata” terhadap persoalan serius berupa penjarahan warisan budaya dan pencemaran lingkungan

-

Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum (PUSPOLKUM) mengkritik keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi yang dinilai “menutup mata” terhadap persoalan serius berupa penjarahan warisan budaya dan pencemaran lingkungan di kawasan Sungai Suak Kandis, Kecamatan Kumpeh. Menurut PUSPOLKUM, sikap pasif dan lambannya respons pemerintah daerah menunjukkan lemahnya komitmen dalam melindungi kekayaan budaya serta lingkungan hidup yang menjadi aset penting bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Penjarahan Warisan Budaya dan Kerusakan Lingkungan

Sungai Suak Kandis diketahui menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat lokal. Namun, aktivitas ilegal seperti perusakan situs-situs budaya dan praktik eksploitasi alam tanpa pengawasan memicu dampak buruk yang nyata. Di sisi lain, pencemaran air sungai akibat limbah dan aktivitas tambang liar telah mengancam ekosistem sungai, merusak habitat, serta memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya sungai.

Kritik dan Desakan PUSPOLKUM

PUSPOLKUM menilai ketidakhadiran Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggapi isu ini sebagai bentuk pembiaran terhadap kerusakan lingkungan dan warisan budaya. PUSPOLKUM mendesak pemerintah daerah segera bertindak dengan langkah-langkah berikut:

 1. Penegakan hukum yang tegas: Pelaku perusakan lingkungan dan penjarahan budaya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, tanpa kompromi.

 2. Pengawasan intensif: Dinas Lingkungan Hidup diminta memperkuat pengawasan di wilayah Sungai Suak Kandis untuk mencegah aktivitas ilegal.

 3. Penyelamatan situs budaya: Pemerintah harus segera melakukan pendataan dan perlindungan terhadap situs-situs budaya yang berada di kawasan tersebut.

 4. Pemulihan lingkungan: PUSPOLKUM menyerukan agar upaya pemulihan ekosistem sungai dilakukan segera untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang telah rusak.

 5. Partisipasi masyarakat: Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan warisan budaya agar tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat.

PUSPOLKUM juga menegaskan pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung lingkungan dan penjaga warisan budaya. Mereka memperingatkan bahwa kegagalan dalam menyelesaikan persoalan ini akan berdampak buruk bagi keberlanjutan ekologi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya