Kita Adalah Relawan Bukan Parpol ataupun Timses

-

 

KITA ADALAH RELAWAN BUKAN PARPOL JUGA BUKAN TIMSES. 

Di susun oleh : Elas Annra Dermawan.SH 

2024 sudah dekat, sudah mulai banyak tanda tanda bahwa musim perpolitikan sudah mulai tiba diantaranya mulai muncul Relawan Relawan Politik ke permukaan public untuk mengusung tokoh politik pilihan relawanya masing masing. 

Namun dari pada itu relawan yang bermunculan tersebut kerap kali melebihi dari maksud dan tujuan berdirinya sebuah organisasi yang sifat nya adalah keRelawanan. 

Pada prinsipnya Dunia kerelawanan merupakan kegiatan individual atau kelompok yang memberikan pelayanan tanpa mengambil manfaat finansial. jabatan dan lainnya sebagainya. 

Ada banyak bentuk kegiatan kerelawanan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi.R

Relawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sukarelawan, memiliki arti orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Merujuk pengertian bahwa relawan melakukan sesuatu hal tanpa ada kewajiban atau dipaksakan.

Namun istilah relawan makin tabu saat bersamaan dengan kegiatan politik. Para relawan politik yang seharusnya rela menerima tanpa ada imbalan materi, kekuasaan, maupun jabatan. Akan tetapi berujung pada upaya terorganisir untuk mendapatkan keuntungan.

Makna ini semakin menghilangkan filosofi relawan, kerap dipakai kelompok yang mengatasnamakan pendukung politik. Sesungguhnya kata relawan memiliki tujuan suci, akan luntur membaur jadi tim sukses.

Maka dari pada itu Relawan Anies diberbagai daerah tentunya harus tetap berjalan pada prinsip dan teori tentang apa yang dimaksud dengan relawan. Karna jelas kita bukan lah Partai Politik Ataupun Tim Sukses.

Jangan sampai harapan kita dengan munculnya Relawan Anies sebagai tangan kanannya Anies malah menurunkan elektabiltas tokoh pemimpin yang diusung oleh relawan tersebut. 

Tentunya ini akan berdampak buruk bagi tokoh yang menjadi kiblat direlawan anies. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya