2024 Mesti Di Isi Oleh Sosok Pemimpin Negarawan

-





Di susun oleh : Elas Annra Dermawan, SH

2024 MESTI DI ISI OLEH SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN

Dewasa ini kondisi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan banyak sekali menemukan permasalahan yang sedang terjadi, hadirnya sosok pemimpin negarawan sejati sebagai calon presiden dan pemimpin daerah pada tahun 2024 menjadi solusi yang tepat untuk menjawab semua masalah bangsa. Cita cita terbesar dari rakyat adalah adanya pemimpin atau Presiden kedepan yang mampu mengantarkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan, kecerdasan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang dimaksud kan tujuan politik. 

Karna jelas perbedaan mendasar itu tampak antara pempimpin politikus dan pemimpin negarawan, sosok seorang pemimpin politikus kepentingannya adalah soal menang atau soal kalah namun hal itu berbeda pandangan dengan sosok pemipin seorang negarawanyang bukan hanya tentang kalah atau menang, baginya sebagai seorang negarawan adalah bagaimana bangsa dan rakyatnya bisa dapat sejahtera dan cerdas. 

Secara substansi, Menurut “Prof. Samsul Nizar” tipikal sosok pemimpin yang negarawan dan politikus akan memiliki dampak yang berbeda. Tipikal sosok pemimpin yang berkarakter negarawan memiliki sifat mengayomi dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan kecemerlangan pada generasi yang akan datang. Sosok negarawan memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga. Kehadirannya bagai seorang “ayah” mengantarkannya menjadi sosok yang bijaksana dan berpikir visioner untuk membangun masa depan peradaban yang elegan kepada anak cucunya. Untuk mencapai visi ini, kehadiran sosok pemimpin negarawan senantiasa merangkul seluruh kekuatan (tanpa melihat perbedaan) untuk mencapai maksud yang dicita-citakan, yaitu kebahagiaan bagi seluruh umat. Seluruh tindakan dan kebijakannya berasal dari sebuah pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kematangan pemikirannya terlihat dari pandangannya yang jauh ke depan untuk membangun kecemerlangan peradaban yang akan dititipkan pada generasi yang akan datang. Sosok negarawan yang teruji oleh zaman adalah seperti Rasulallah, Khalifaturrasyidin, atau Umar bin Abdul Aziz.

Berbeda dengan tipikal sosok pemimpin politikus yang hanya memikirkan kepentingan sesaat demi tercapainya tujuan pribadi dan komunitas yang terbatas, meminjam istilah A Syafie Ma’arif, sosok “politikus rabun ayam” yang hanya melihat sesuatu yang berada di depan mata dengan jarak pendek, tapi tak mampu melihat sesuatu yang jauh ke depan. Pandangan tipikal pemimpin berkarakter politikus hanya mengedepankan diri dan kolegial promordial. Programnya hanya mampu menjadi lipstik yang memperindah tapi tak menyehatkan, janjinya adalah buayan kata mutiara yang sulit diartikan dan direalisasikan aktualisasi kerja yang dirumuskan hanya menguntungkan segelintir orang yang manfaatnya tak mampu menyeruak lebih luas, senyumnya merupakan bagian tebaran penderitaan bagi umat, kebijakannya hanya untuk membuai mimpi yang tak pernah terwujud dalam alam realita, politik yang diterapkan lebih mengedepankan “politik belahbambu”, dan penegakan supremasi hukum hanya menganut filosofi pisau bermatatunggal.

Perbedaan dua hal tersebut sangat jauh berbeda dan dari dua sosok pemimpin tersebut nasib bangsa akan ditentukan salah pemimpin maka berdampak bagi kesejahteraan kita bersama.

Dengan demikian momentum 2024 kita harus cermat memilih sosok pemimpin untuk kita jadikan sebagai pemimpin bangsa ini, sehingga kita sebagai rakyat tidak lagi jadi korban yang terkorbankan dari kepentingan elit elit pemimpin yang tidak murni memikirkan bangsa ini sebagai bentuk pengabdian bangsa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya