Singo Kumpeh, Raden Mattaher

-


Raden mataher dengan gelar SINGO KUMPEH

Sumber : Tulisan Datuk Mukhtar.

Di Susun Oleh : Elas Annra Dermawan,SH

Raden Mattaher, Singo Kumpeh yang Dak Pernah Menyerah

Raden Mattaher. Nama ini identik dengan sejarah perjuangan masyarakat yang ada di Jambi dalam melawan penjajahan Belanda dulu.

Sepanjang tiga tahun menjajah daerah Kumpeh, Belanda melakukan dan menghalalkan secara cara untuk menguasai wilayah kekuasaan Raden Mattaher tersebut. Namun betapa pun kejamnya penindasan yang dilakukan oleh kompeni tersebut, tidak pernah menyurutkan semangat juang rakyat kumpeh untuk melepaskan daerahnya dari kekuasaan penjajah tersebut. Mereka tidak pernah tunduk dan menyerah. Dalam perjuangan itu, rakyat Kumpeh kerap melakukan penghadangan terhadap kapal-kapal Belanda Dari Kuala Jambi yang memasuki pedalaman Jambi melalui Sungai Batanghari.

Setelah wafatnya Sultan Thaha Saifuddin pada tahun 1904, komando perlawanan terhadap Belanda di Jambi dilanjutkan oleh Raden Mattaher, yang oleh masyarakat Jambi dikenal sebagai Singo Kumpeh.

► Seorang panglima perang yang gagah perkasa yang tidak pernah menyerah.

Dalam perlawanan tersebut, Raden Mattaher bertugas sebagai panglima perang yang beroperasi di wilayah Muara Tembesi hingga ke Muara Kumpeh. Dalam berbagai penyerangan, Raden Mattaher dibantu oleh beberapa panglima yakni, Raden Perang, Raden Ahmad, Raden Kusen dan Raden Pamuk. Dalam pergerakan tersebut, para panglima ini membuat kantong-kantong pertahanan, barisan pertahanan dan barisan perlawanan terhadap penjajah.

Penyerangan yang dilakukan difokuskan terhadap kantong-kantong pertahanan militer Belanda. Selain juga melakukan penyergapan terhadap kapal-kapal perang yang mengangkut personil, amunisi dan obat-obatan. Tak tanggung-tanggung, mereka juga membunuh setiap pimpinan militer Belanda yang tertangkap.

Saat melakukan perang gerilya bersama dengan Panglima Tungguk Suto Alus, Raden Mattaher berhasil merampas peti baja milik bea cukai Belanda yang berisi 30 ribu Cap Tongkat, serta beberapa dokumen penting Belanda lainnya di Bayung Lincir, perbatasan antara Jambi dan Palembang.

Setelah perjungan ini, Raden Mattaher bersama Panglima Ambur Panjang (Raden Pamuk), Panglima Betung Besalai (Raden Seman) dan Tunggul Buto (Raden Perang) membantu pasukannya yang berasal dari Jambi Kecil, Jambi Tulo dan ada yang datang dari Pijoan guna menangkis serang musuh di Tarikan menuju Kumpeh.

Namun sayangnya, beberapa waktu kemudian, Raden Mattaher ini dapat dilumpuhkan oleh Belanda dengan beberapa tipu muslihat. Dalam penangkapan tersebut, Raden Mattaher berhasil dibunuh oleh Belanda. Ia ditembak mati ketika sedang berada di rumahnya, pada tanggal 7 September 1907, dalam operasi militer Belanda. Namun sebelumnya, Raden Akhmad yang adalah kakak kandung Raden Mattaher, tewas tertembak saat selesai sholat magrib.

Terkait wafatnya Raden Mattaher, Belanda menyatakan, “Nadat in September 1907 Raden Mattaher, nau van Taha verwant en de meest gevreesde en actieve der gouverne ments tegenstaders, na en rusteloze achtervolging was gesneuveld. Was het verzet gebroken.” Yang kira-kira maksudnya, "Dalam bulan September tahun 1907 Raden Mattaher, keluarga dekat Taha (Sulthan Thaha Saifudin) yang paling di takuti (Belanda) karena aktif gupermend (Pemerintahan Belanda). Setelah dikejar terus menerus gugurlah dia (Raden Mattaher) dalam pertarungan dengan pasukan Belanda. Dalam hal ini belanda menggunakan kalimat was gesneuveld, kalimat ini lazimnya Belanda disebut mati dalam pertempuran.

Raden Mattaher gugur di Dusun Muaro Jambi yang terletak di Kabupaten Muara Jambi Kecamatan Maro Sebo. Ia dimakamkan di pemakaman para bangsawan Jambi yang terletak di tepi Danau Sipin.

Untuk mengenang jasanya, kita dapat berziarah ke makamnya, tepatnya di areal Pemakaman Rajo-Rajo.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya