Ketika logika di kalahkan oleh NARKOBA

-

 

Ketika logika di kalahkan oleh NARKOBA

Di tulis Oleh : Raden Syah Iran Syam,Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Anti Narkotika dan Zat Adiktif Nasional Propinsi Jambi, GARNIZUN

Polaisasi berbasis Sosialis

Peredaran Narkoba Jenis Shabu di Jambi sudah sangat mengkhawatirkan sekali, pasalnya informasi yg telah di konfirmasi secara berulang ulang2 kali ke sumber2 yg dapat di percaya mengatakan, bahwa peredaran Narkoba  hampir merata di tiap kecamatan Kota Jambi,hal ini dikarenakan bandar besar Narkoba memakai sistem sosialis yg bertopengkan sedekah,hal ini di tenggarai untuk mempermudah membuka lapak kaki basecamp di wilayah yg menjadi taget mereka.

Melemahnya pandangan masyarakat akan hukum adat yg berlaku di lingkungannya Perkampungan Masyarakat Ekonomi lemah dan lingkungan yg tidak terkontrol oleh aturan hukum,terutama hukum adat kampung menjadi target empuk bagi bandar Narkoba, terlebih pada kondisi pascah covid 19, begitu banyak masyarakat kesulitan dengan perekonomian selama virus covid melanda,dan semakin meningkatnya kompetisi serta persaingan usaha, membuat fsikis masyarakat terganggu, sehingga mengarahkan pada kondisi jiwa dalam kepanikan menghadapi kehidupan saat ini, efek dari kondisi tersebut menjadikan masyarakat yg tidak peduli lagi akan situasi dan kondisi lingkungan tetangga dan keluarga, dan bagi bandar Narkoba ini adalah peluang untuk bisa memperdagangkan barang haramnya disana.

Bahaya Narkoba mengancam Keutuhan Silaturrahmi dan Silaturrahim keluarga, tetangga dan lingkungan disekitarnya. 

Narkoba jenis Shabu  sudah bukan lagi barang yg tabu di telinga masyarakat Jambi terutama bagi masyarakat Kota Jambi, pemakai Narkoba atau pecandu Narkoba dapat dengan mudah sekali ditemui di seputaran pergaulan masyarakat Kota Jambi,Narkoba tidak pandang status, mau siapapun dia bisa saja terpapar menggunakan Narkoba, namun kita masih patut utk berbangga dengan masyarakat Kota Jambi bahwa masih banyak lagi yg tidak terpengaruh untuk menggunakan Narkoba,terutama di kalangan kaum anak muda dan remaja Kita, pengaruh yg dirasakan dari pemakai2 Narkoba hanya membuat susah keluarga, teman dan kerabat dekat, pasalnya para pemakai dan pecandu Narkoba sering membuat kegaduhan di dalam kehidupan rumah tangga,keluarga dan lingkungan, efek yg dirasakan adalah penipuan dan pencurian barang2 yg dapat di tukar dengan Narkoba (menjual,menggadaikan), belum lagi pada persoalan tertangkap oleh aparat kepolisian dan lau di jebloskan ke penjara,hal ini berdampak pada fsikis keluarga terutama orang tua.

Ikhtiar Sosial Kemasyarakat dan Penerinta setempat terus berjalan. Berbagai upaya element masyarakat dan pemerintah menyikapi persoalan Narkoba membuat down mental semua orang yg peduli akan bahaya Narkoba, tumpulnya produk hukum Negara dan pelaksanaan UU yg berlaku terhadap pengedar Narkoba membuat masyarakat sedikit merasa kecewa,banyak komentar netizen yg masuk di dalam status sosial di akun organisasi peduli Narkoba di komentari secara terbuka dan blak2an dengan mengatakan bahwa Bandar Besar Narkoba di bekingi oleh oknum aparat penegak hukum yg memiliki jabatan tinggi,makanya peredaran Nakoba di Jambi sulit di berantas,justeru itu membuat peredaran Narkoba menjadi bebas,entah darimana  pendapat itu di dapat,yg jelas dari berbagai organisasi dan tokoh masyarakat terus berupaya menekan bagaimana caranya peredaran Narkoba di Jambi dapat di basmi dan tidak separah seperti sekarang ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya