"Putra Daerah" Dalam Konteks Kepemimpinan 2024 ( Hj. Masnah Busroh, SE adalah salah satu "Putri Daerah" Lahir di Kabupaten Muaro Jambi

-


"Putra Daerah" Dalam Konteks Kepemimpinan 2024 ( Hj. Masnah Busroh, SE adalah salah satu "Putri Daerah" Lahir di Muaro Jambi

"Elas Annra Dermawan,SH" ( Founder Pusat Kajian Ilmu Politik dan Bantuan Hukum )

2024, Kita Akan melaksanakan Pesta Rakyat kembali, tentunya harapan kita. Hadirnya sosok pemimpin atau wakil rakyat yang ideal dalam kepemimpinan nya mewakili kepentingan rakyat. 

Kompetisi Pilkada ini tentunya harus juga di ikut sertai oleh peran peran "Putra dan Putri Daerah" daerah setempat untuk ikut serta dalam kompetisi Pilkada tersebut. 

Ada beberapa alasan kenapa "Putra dan Putri Daerah" Ideal untuk memimpin dan mewakili kepentingan daerah nya :

1. Dalam Perspektif Adat, tentunya "Putra dan Putri Daerah" mempunyai wibawa tersendiri untuk menjadi pemimpin di daerah nya. Sehingga tentunya sangat tidak mungkin jika mereka berani untuk berkhianat terhadap daerah nya. Karna tentu dia akan di hadapkan dengan sanksi moral secara adat di lingkungan daerah nya di lahirkan dan di besarkan, dengan demikian akan menyulitkan bagi nya untuk bertindak yang tidak sesuai dengan nilai nilai kebaikan Adat di daerahnya.

2. "Putra Daerah" adalah dia yang lahir, besar dan berketurunan daerah tersebut, tentunya di harapkan masyarakat adalah dia yang tau betul tentang permasalahan masyarakat setempat serta dapat membaur dengan masyarakat setempat.

3. Umumnya satu kelompok, komunitas, dan masyarakat akan lebih nyaman jika di pimpin oleh "Putra dan Putri Daerah" dari pilihan daeranya sendiri.

Dengan demikian "Putra dan Putri Daerah" harus berani ikut kompetisi Pilkada 2024, tentunya dengan gagasan yang baik dan mengedepan kan kepentingan umum dan daerah nya. 

"Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita Siapa Lagi"

Menurut Elas Annra Dermawan, SH salah satu Founder Pusat Kajian Ilmu Politik dan Bantuan Hukum, kabupaten Muaro Jambi telah pernah di pimpin oleh "Putra dan Putri Daerah" sendiri, yaitu Hj. Masnah Busro, SE, di dalam pengamatan nya. Sosok Hj. Masnah Busroh, SE sangat ideal dan berkompetensi untuk di pilih kembali sebagai Bupati kabupaten Muaro Jambi selanjutnya, mengambil posisi sebagai keterwakilan"Putra Daerah". 
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya