"Bukan Budak Siko" atau bisa kita singkat B, B, S

-

 


Di tulis Oleh : Elas Annra Dermawan, SH "Founder Pusat Kajian Ilmu Politik dan Bantuan Hukum"

"Bukan Budak Siko" atau bisa kita singkat dengan singkatan B, B, S, narasi ini seringkali menjadi gurauan masyarakat yang kerap terdengar, yang harapannya bagaimana Kontestasi Politik 2024, panggung kepemimpinannya di wakilkan kepada Putri dan Putra Daerah yang berkompeten.  

Jadi muncul pertanyaan, kenapa harus Putra dan Putri Daerah ?

Mencari pemimpin putra daerah dalam konteks Pesta Rakyat 2024 bisa sangat penting untuk di prioritas kan, Berikut beberapa alasan mengapa ini bisa menjadi fokus:

1. Kedekatan dengan Masyarakat: 

Pemimpin putra daerah cenderung lebih memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat lokal.

2. Pengalaman Lokal : 

Mereka mungkin memiliki pengalaman langsung dalam menangani isu-isu spesifik daerah, yang memungkinkan mereka untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan relevan.

3. Kepedulian Terhadap Budaya :

Pemimpin dari daerah tersebut sering kali lebih peka terhadap adat istiadat dan nilai-nilai lokal, yang dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program.

4. Pembangunan Berkelanjutan :

Pemimpin yang berasal dari daerah tersebut mungkin lebih berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat.

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih tidak hanya berasal dari daerah tersebut tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang jelas untuk pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, putra daerah dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan dengan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah lebih selaras dengan realitas lokal.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya