Hentikan Narasi "RAJA JAWA" orang Melayu Merasa tidak di anggap di Negeri ini.

-

Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat )

Narasi "RAJA JAWA" dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai di kalangan masyarakat Melayu jika konteksnya menunjukkan ketidakadilan atau penilaian yang tidak seimbang terhadap kelompok etnis tertentu. Penting untuk membangun pemahaman dan komunikasi yang inklusif untuk memastikan semua kelompok merasa dihargai dan diakui secara adil dalam masyarakat.

Bangsa Melayu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Indonesia dalam berbagai aspek:

1. Budaya dan Bahasa : 

Bahasa Melayu, yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, telah berperan besar dalam perkembangan bahasa nasional. Budaya Melayu juga mempengaruhi seni, musik, dan adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia.

2. Sejarah dan Kesultanan : 

Kesultanan Melayu seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Riau-Lingga memiliki peran penting dalam sejarah maritim Indonesia, terutama dalam perdagangan dan penyebaran agama Islam.

3. Seni dan Sastra : 

Karya-karya sastra Melayu, seperti Hikayat dan syair, turut memperkaya khazanah sastra Indonesia. Tradisi seni seperti wayang kulit dan tari tradisional juga mencerminkan pengaruh Melayu.

4. Politik dan Ekonomi : 

Pengaruh Melayu dalam perdagangan dan hubungan politik antara pulau-pulau di Nusantara membantu membentuk interaksi dan hubungan ekonomi di Indonesia.

Kontribusi ini menunjukkan betapa beragam dan kaya warisan budaya yang telah membentuk identitas Indonesia.

Jika kontribusi ini masih juga kurang menunjukkan kehadiran Bangsa Melayu itu ada, Lantas mengapa Kami harus terus ada ??.. 

Oleh karena itu penting untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan tentang topik sensitif seperti "Raja Jawa." Pernyataan yang tidak hati-hati bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan antar kelompok etnis atau budaya. Menggunakan bahasa yang inklusif dan menghormati semua kelompok dapat membantu menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Selalu baik untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari pernyataan yang dibuat. 



Komentar

  1. Tamara Zamroni8 Desember 2024 pukul 03.14

    Sebenarnya itu tidak semata-mata salah petani, saya sendiri merasakan susahnya jadi petani untuk tanaman padi atau jagung :
    1. Harga panen yang menurut saya sangat murah
    2. Pupuk subsidi per 1400m² hanya dapat 75 kg, klau padi kadang cukup kadang kurang lihat situasi dan cuaca, klau tanaman Jagung sangat kurang banyak
    3. Ongkos produksi juga mahal
    4. Tahun 1995 harga gabah kira2 sekitar Rp. 2000 sekarang paling mahal sekitar Rp. 6000 ini juga tdk ada jaminan kadang bisa Rp 3000-4000 dan tidak cocok kenaikan kebutuhan yg lain bisa 10x lipatnya
    5. Keuntungan petani per luasan 1400 m² sekitar 1,5-2 jt bersih nunggu 4 bln, tinggal per bulan dpt ...?

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya