KABAG ULP MESTI DI DASARI PADA PRINSIP HUKUM DAN KODE ETIK

-

 


Oleh  : ELAS ANNRA DERMAWAN, SH ( ADVOKAT & PENDIRI PUSAT KAJIAN ILMU POLITIK DAN BANTUAN HUKUM 

Sebagai Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP), memegang prinsip hukum dan kode etik sangatlah penting, mengingat peran sentralnya dalam proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu kunci untuk menjaga integritas pemerintah dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa prinsip hukum dan kode etik yang harus dipegang oleh Kabag ULP:

1. Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum

•Mematuhi Peraturan Perundang-undangan: 

Kabag ULP harus memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini termasuk mematuhi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan lainnya yang terkait.

Mengutamakan Ketaatan terhadap Regulasi: Semua tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus mematuhi prosedur yang ditetapkan. Kabag ULP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan benar, tanpa melanggar aturan yang ada.

2. Prinsip Transparansi

•Keterbukaan dalam Proses Pengadaan: Kabag ULP harus memastikan bahwa semua tahapan pengadaan dilakukan secara transparan, dan informasi yang relevan dapat diakses oleh pihak yang berhak, termasuk publik. Proses lelang atau seleksi penyedia barang/jasa harus terbuka, sehingga tidak ada ruang untuk praktik penyalahgunaan wewenang.

•Mengungkapkan Semua Informasi yang Diperlukan: 

Setiap keputusan dalam proses pengadaan harus dilaporkan secara jelas, baik terkait dengan kriteria seleksi, penilaian penyedia, maupun hasil evaluasi, agar semua pihak memahami dasar pengambilan keputusan tersebut.

3. Prinsip Akuntabilitas

•Bertanggung jawab atas Keputusan: Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan, Kabag ULP harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil selama proses pengadaan. 

Semua proses dan keputusan yang diambil harus didokumentasikan dengan baik dan dapat diaudit oleh pihak berwenang.

•Melaksanakan Pengawasan yang Ketat: Kabag ULP harus menjalankan pengawasan terhadap setiap tahapan pengadaan untuk memastikan bahwa semua prosedur dipatuhi dan tidak ada praktik penyimpangan yang merugikan negara atau masyarakat.

4. Prinsip Keadilan dan Tidak Diskriminatif

•Adil terhadap Semua Penyedia: Dalam proses pengadaan, Kabag ULP harus memastikan bahwa semua penyedia barang/jasa diberlakukan secara adil dan tidak ada perlakuan diskriminatif. Proses seleksi harus didasarkan pada kriteria objektif yang jelas dan terbuka, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, golongan, atau latar belakang politik.

•Memastikan Persaingan Sehat: 
Kabag ULP harus menjaga agar proses pengadaan berlangsung secara kompetitif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyedia yang memenuhi syarat, dan tidak ada pihak yang diprioritaskan tanpa alasan yang jelas.

5. Prinsip Integritas

•Menghindari Konflik Kepentingan: Kabag ULP harus menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam setiap tahapan pengadaan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan objektivitas dan tanpa adanya pengaruh pihak luar yang dapat merusak integritas proses pengadaan.

•Menghindari Gratifikasi dan Suap: Kabag ULP wajib menolak segala bentuk gratifikasi atau suap yang dapat memengaruhi keputusan atau proses pengadaan. Penerimaan suap atau gratifikasi dalam pengadaan barang/jasa adalah tindak pidana yang dapat merusak reputasi dan integritas instansi pemerintah.

6. Prinsip Profesionalisme

•Mengutamakan Kualitas dalam Pengadaan: Kabag ULP harus memprioritaskan kualitas dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta masyarakat.

•Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas: Kabag ULP harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pengadaan barang/jasa, serta berkelanjutan dalam mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan.

7. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa

•Tidak Menyalahgunakan Wewenang: Kabag ULP tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Semua keputusan harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi negara dan masyarakat.

•Menghormati Kepercayaan Publik: Kabag ULP harus menjaga dan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh publik. Hal ini tercermin dari komitmen untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

•Menjaga Kerahasiaan dan Data Sensitif: Kabag ULP harus menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk informasi mengenai penyedia barang/jasa dan penawaran yang diajukan. Penyebaran informasi yang tidak sah dapat merugikan pihak terkait dan merusak integritas pengadaan.

8. Menghindari Kolusi dan Nepotisme

•Bersikap Netral dan Objektif: 
Dalam menjalankan tugasnya, Kabag ULP harus memastikan bahwa tidak ada tindakan kolusi antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa. Setiap keputusan harus diambil secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan.

•Menjaga Independensi:
 
Kabag ULP harus tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas pengadaan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, baik itu dari kelompok politik, bisnis, maupun pihak lain yang berkepentingan.

9. Prinsip Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

•Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Sosial: 

Kabag ULP juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengadaan barang/jasa, seperti memilih penyedia yang menjalankan praktik ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Penutup

Sebagai Kabag ULP, memegang prinsip hukum dan kode etik dalam setiap aspek pengadaan barang/jasa adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Kabag ULP tidak hanya akan menjalankan tugas dengan benar dan transparan, tetapi juga akan menjaga integritas instansi pemerintah, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang adil dan efektif.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya