Primodialisme Muaro Jambi Tergerus Oleh Zaman

-

 


Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum

Primordialisme di Kabupaten Muaro Jambi, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, memang semakin tergerus oleh perubahan zaman. Fenomena primordialisme yang berakar pada identitas suku, agama, dan kelompok-kelompok etnis tertentu, yang dulu sering menjadi faktor dominan dalam politik lokal, kini mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi hal ini antara lain:

1. Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan tingkat pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi turut mengubah pola pikir masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat cenderung lebih kritis dalam menilai calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan program yang mereka tawarkan, bukan sekadar berdasarkan identitas primordial. Masyarakat yang semakin terdidik lebih melihat visi-misi pemimpin daripada latar belakang suku atau agama.

2. Globalisasi dan Akses Informasi

Globalisasi yang membawa akses informasi yang lebih luas juga memainkan peran penting dalam mengurangi pengaruh primordialisme. Dengan adanya internet, media sosial, dan akses ke berita yang lebih cepat dan beragam, masyarakat tidak lagi terbatas pada informasi lokal yang mungkin mempromosikan politik identitas. Mereka semakin bisa melihat perspektif yang lebih luas, dan ini turut memperkuat kesadaran politik yang lebih rasional.

3. Kinerja dan Isu Pembangunan yang Dominan

Dalam beberapa tahun terakhir, politik daerah di Muaro Jambi mulai lebih fokus pada isu-isu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemilih cenderung lebih mengutamakan calon yang dapat menawarkan solusi konkret untuk masalah-masalah daerah, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, daripada melihat latar belakang etnis atau agama calon. Program-program pembangunan yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat menjadi faktor utama dalam pemilihan pemimpin.

4. Perubahan Demografi dan Sosial

Perubahan demografi di Kabupaten Muaro Jambi juga berkontribusi pada pergeseran ini. Urbanisasi yang semakin meningkat dan adanya migrasi penduduk dari daerah lain ke Muaro Jambi menciptakan keragaman sosial yang lebih besar. Keberagaman ini sering kali mempertemukan berbagai kelompok etnis dan agama, yang memaksa masyarakat untuk lebih mengedepankan toleransi dan kerjasama, daripada memusatkan perhatian pada perbedaan primordial.

5. Kekuatan Media Sosial

Media sosial, terutama platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, telah membuka ruang diskusi yang lebih inklusif dan berbasis pada isu-isu aktual, bukan semata-mata politik identitas. Diskusi politik yang lebih terbuka memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar pandangan dan informasi, sehingga memperkecil ruang bagi politik primordial yang hanya mengedepankan suku atau agama.

6. Pergeseran Politik Partai

Partai politik di Kabupaten Muaro Jambi juga semakin fokus pada elektabilitas dan keberhasilan program kerja, bukan hanya pada representasi identitas suku atau agama. Sebagian besar partai politik mulai mengutamakan calon yang dapat menarik suara dari berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang primordial. Ini juga menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Tantangan yang Masih Ada

Meski primordialisme mulai tergerus, tantangan untuk sepenuhnya menghilangkannya tetap ada. Dalam situasi tertentu, seperti saat ada ketegangan sosial atau pemilu yang sangat kompetitif, politik identitas bisa saja muncul kembali. Oleh karena itu, meskipun ada pergeseran yang signifikan, perubahan budaya politik ini perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong inklusivitas, toleransi, dan pembangunan yang berkeadilan di semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, primordialisme di Kabupaten Muaro Jambi memang mengalami penggerusan seiring dengan perubahan zaman. Peningkatan kesadaran politik, akses informasi yang lebih luas, serta fokus pada pembangunan dan kesejahteraan menjadi faktor utama yang menggeser politik identitas. Namun, proses ini tidak sepenuhnya tanpa tantangan, dan diperlukan upaya terus-menerus untuk memastikan politik yang lebih rasional dan inklusif dapat terus berkembang di masa depan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya