APAKAH KEADILAN DAPAT DI CAPAI MELALUI HUKUM YANG ADA ?

-

 


Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Keadilan merupakan konsep yang dinamis dan sering kali terkait dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam menjawab apakah keadilan dapat dicapai melalui hukum yang ada ataukah hukum perlu terus berubah, berikut adalah dua perspektif yang relevan:

1. Keadilan Melalui Hukum yang Ada

•Pandangan Formalistik: 
Dalam perspektif positivisme hukum, keadilan dianggap tercapai ketika hukum diterapkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan moralitas atau perubahan sosial. Dengan kata lain, keadilan adalah soal kepastian hukum, di mana aturan yang ada harus dipatuhi secara konsisten.

•Kelebihan: 
Memberikan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas dalam hubungan sosial.

•Kelemahan: 
Jika hukum yang ada tidak responsif terhadap dinamika masyarakat, ia dapat menjadi instrumen ketidakadilan.

2. Keadilan Melalui Perubahan Hukum

•Pandangan Substantif: 
Hukum perlu terus berubah agar relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Keadilan substantif menuntut hukum tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak.

•Misalnya, hukum yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu harus diubah untuk mencerminkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

•Hukum juga harus beradaptasi dengan perubahan nilai sosial, seperti isu gender, lingkungan, atau teknologi baru.
•kelebihan: 
Lebih responsif terhadap konteks sosial dan menjamin keadilan yang lebih luas.
•Kelemahan: 
Perubahan hukum yang terlalu sering dapat mengganggu kepastian hukum dan stabilitas sosial.

Kesimpulan: Hukum yang Berimbang

Hukum yang ada sering kali tidak sepenuhnya dapat mencapai keadilan, terutama jika tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai instrumen yang hidup (living law), yang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Meskipun demikian, perubahan hukum harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Idealnya, hukum bersifat adaptif dan responsif, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan cara ini, hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai keadilan dalam arti yang lebih luas.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya