H. HERMAN, M.Pd.I : Calon Kuat Ketua Baznas Provinsi Jambi

-


Opini : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat )

H. HERMAN, M.Pd.I : Calon Kuat Ketua Baznas Provinsi Jambi

Nama H. Herman, M.Pd.I, semakin mengemuka sebagai calon kuat untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jambi. Dengan rekam jejak yang solid di bidang pendidikan agama dan pemberdayaan masyarakat, H. Herman dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan untuk mengemban amanah besar ini.

H. Herman dikenal sebagai sosok yang visioner, memiliki dedikasi tinggi dalam memberdayakan umat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional dan transparan. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, yang menjadi bukti nyata komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi.

Sebagai calon ketua, H. Herman membawa visi besar untuk menjadikan Baznas Provinsi Jambi sebagai lembaga yang lebih modern, inklusif, dan strategis dalam mendistribusikan zakat, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beliau juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum, guna mengoptimalkan potensi zakat untuk pembangunan umat.

Dukungan terhadap H. Herman terus mengalir dari berbagai kalangan, yang percaya bahwa kepemimpinan beliau akan membawa Baznas Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik. Proses pemilihan yang sedang berlangsung menjadi harapan besar bagi masyarakat agar figur terbaik dapat memimpin lembaga ini dengan amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya