Mengapa Aktivis, Praktisi, dan Profesional Olahraga yang Harus Memimpin KONI?

-

 


Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat )

Mengapa Aktivis, Praktisi, dan Profesional Olahraga yang Harus Memimpin KONI?

Pemilihan Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang berasal dari kalangan aktivis, praktisi, atau profesional di bidang olahraga adalah langkah strategis yang bertujuan untuk membawa organisasi ini lebih dekat pada tujuan utamanya: meningkatkan prestasi olahraga nasional. Berikut adalah alasan-alasannya:

1. Pemahaman Mendalam tentang Dunia Olahraga

Aktivis, praktisi, dan profesional di bidang olahraga memiliki pengalaman langsung di lapangan. Mereka memahami dinamika latihan, kebutuhan atlet, tantangan pembinaan, hingga pengelolaan fasilitas olahraga. Pemahaman ini memungkinkan mereka membuat kebijakan yang relevan dan solutif.

2. Fokus pada Prestasi, Bukan Politik

Ketika seorang Ketua KONI berasal dari kalangan yang tidak berkepentingan politis, perhatian utamanya adalah pada kemajuan olahraga, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini menciptakan kepemimpinan yang fokus pada visi dan misi KONI sebagai lembaga pembina olahraga.

3. Jaringan dan Kolaborasi yang Luas

Kalangan profesional dan praktisi olahraga biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas olahraga nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk membuka peluang kerjasama dengan lembaga olahraga global, mendapatkan sponsor, dan mendatangkan pelatih atau teknologi terbaik untuk mendukung pengembangan olahraga.

4. Kredibilitas di Mata Atlet dan Pelatih

Seorang pemimpin yang berasal dari dunia olahraga akan lebih mudah mendapat kepercayaan dari atlet, pelatih, dan komunitas olahraga lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan bersama.

5. Pengalaman Praktis dalam Pengelolaan

Aktivis atau profesional di bidang olahraga sering memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi atau tim, baik dalam skala kecil maupun besar. Pengalaman ini dapat diadaptasi untuk memimpin KONI sebagai organisasi besar yang membawahi berbagai cabang olahraga di Indonesia.

6. Komitmen dan Semangat

Sebagai orang yang hidup di dunia olahraga, mereka cenderung memiliki semangat dan dedikasi tinggi untuk memperjuangkan kemajuan olahraga Indonesia. Mereka memahami pentingnya pembinaan jangka panjang dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Memilih Ketua KONI dari kalangan aktivis, praktisi, atau profesional olahraga bukan hanya soal latar belakang, tetapi tentang membawa organisasi ini lebih dekat dengan esensinya: mengembangkan olahraga nasional dan meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat internasional. Pemimpin yang memahami dan mencintai dunia olahraga akan mampu menjalankan tugas ini dengan penuh integritas, kompetensi, dan visi yang jelas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya