PUSPOLKUM Apresiasi Kejari Muaro Jambi atas Penetapan Tersangka Korupsi Program Desa Mandiri Pangan

-

 


Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( FOUNDER PUSAT STUDI POLITIK DAN BANTUAN HUKUM & ADVOKAT )

PUSPOLKUM Apresiasi Kejari Muaro Jambi atas Penetapan Tersangka Korupsi Program Desa Mandiri Pangan

Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum (PUSPOLKUM) menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi atas langkah tegas dalam menetapkan Sekretaris Dinas Pariwisata Muaro Jambi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Desa Mandiri Pangan.

PUSPOLKUM memandang langkah ini sebagai wujud nyata komitmen Kejari Muaro Jambi dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi, khususnya pada program-program strategis yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Program Desa Mandiri Pangan seharusnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelewengan dana pada program ini harus ditindak tegas.

PUSPOLKUM juga berharap kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara. Langkah Kejari Muaro Jambi yang berani dan profesional diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi hukum lainnya untuk lebih aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lini pemerintahan.

Selain itu, PUSPOLKUM mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat. Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai elemen organisasi lainnya.

Dengan apresiasi ini, PUSPOLKUM juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas, sehingga dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya