Refleksi Tahun Baru 2025: Harapan Penegakan Hukum Terbaik

-

Refleksi Tahun Baru 2025: Harapan Penegakan Hukum Terbaik

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH

Founder Pusat Studi Politik & Bantuan Hukum

Memasuki tahun baru 2025, kita tidak hanya menandai pergantian kalender, tetapi juga momen untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat harapan kita akan sistem penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Tahun ini adalah saatnya bagi bangsa kita untuk meletakkan pondasi yang kokoh bagi supremasi hukum sebagai pilar utama keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Tantangan Penegakan Hukum

Pada tahun-tahun sebelumnya, kita telah melihat berbagai dinamika dalam sistem hukum. Tantangan-tantangan besar seperti:

 1. Korupsi yang terus mengakar meskipun ada upaya pemberantasan yang masif.

 2. Diskriminasi hukum, di mana masyarakat kecil kerap merasa sulit mendapatkan keadilan.

 3. Profesionalisme aparatur hukum, yang kadang dinodai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Semua tantangan ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum yang adil bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Harapan di Tahun 2025

Di tahun 2025, kita perlu melangkah lebih tegas dan terarah menuju sistem hukum yang berlandaskan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan. Berikut adalah beberapa harapan besar saya:

 1. Penguatan Lembaga Hukum

 • Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan Kejaksaan harus terus diperkuat, tidak hanya secara struktural tetapi juga dalam integritas para pejabatnya.

 • Perlu sinergi yang lebih baik antara lembaga-lembaga hukum untuk menghindari konflik kepentingan.

 2. Keadilan yang Inklusif

 • Hukum harus berpihak kepada semua, tanpa diskriminasi. Kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan minoritas harus mendapatkan akses keadilan yang lebih baik.

 • Penegakan hukum harus menyentuh hingga ke tingkat desa, agar tidak hanya dirasakan di kota-kota besar.

 3. Digitalisasi Sistem Hukum

 • Transformasi digital di bidang hukum adalah kunci untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi.

 • Sistem pengadilan elektronik (e-court) harus diperluas dan dioptimalkan agar masyarakat dapat mengakses keadilan tanpa hambatan geografis atau birokrasi.

 4. Budaya Hukum di Masyarakat

 • Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa hukum adalah alat perlindungan, bukan ancaman. Edukasi hukum perlu diperluas, baik melalui pendidikan formal maupun program komunitas.

 5. Komitmen dari Pemimpin Bangsa

 • Para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memberikan teladan dalam menaati hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum hanya dapat terbangun jika pemimpin menunjukkan integritas.

Optimisme 2025

Refleksi ini bukan sekadar kritik, tetapi juga ungkapan optimisme. Saya percaya, dengan komitmen bersama, Indonesia mampu membangun sistem hukum yang tidak hanya adil tetapi juga menjadi teladan bagi negara lain. Tahun 2025 harus menjadi awal kebangkitan, di mana hukum ditegakkan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan memberdayakan.

Akhirnya, saya mengajak semua pihak – pemerintah, aparat hukum, akademisi, penggiat hukum, dan masyarakat – untuk bersatu padu memperjuangkan penegakan hukum terbaik. Mari kita wujudkan Indonesia yang berdaulat hukum, bermartabat, dan berkeadilan di tahun 2025 dan seterusnya.

Elas Anra Dermawan, SH

Founder Pusat Studi Politik & Bantuan Hukum

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya