TRANSMIGRASI LEBIH SENANG MENANAM SAWIT KETIMBANG TANAMAN PANGAN

-

Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( ADVOKAT dan FOUNDER PUSAT STUDI POLITIK DAN BANTUAN HUKUM )

Mengalihkan fokus transmigrasi dari menanam tanaman pangan ke tanaman kelapa sawit dapat dianggap sebagai kekeliruan dari beberapa perspektif, terutama jika dilihat dari tujuan awal program transmigrasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan serta ketahanan pangan nasional. Berikut alasannya:

1. Tujuan Awal Transmigrasi

Program transmigrasi dirancang untuk:

•Mendistribusikan populasi secara merata ke luar Pulau Jawa.

•Meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui aktivitas pertanian, terutama tanaman pangan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

•Membuka lahan baru untuk pertanian yang menopang kebutuhan pangan domestik.

Namun, dengan beralih ke sawit, tujuan ketahanan pangan menjadi terabaikan karena sawit tidak langsung mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

2. Dampak pada Ketahanan Pangan

Tanaman sawit lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan ekspor, sementara tanaman pangan (seperti padi, jagung, atau kedelai) berkontribusi langsung pada kebutuhan pokok rakyat. Jika terlalu banyak lahan digunakan untuk sawit, Indonesia berisiko:

•Mengimpor lebih banyak bahan pangan.

•Kehilangan kemampuan untuk swasembada pangan.

3. Kerusakan Lingkungan

Perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang juga menjadi salah satu dasar program transmigrasi.

4. Ketergantungan Ekonomi

Sawit memberikan hasil ekonomi tinggi, tetapi fluktuasi harga di pasar global membuat ketergantungan terhadapnya berisiko. Jika terjadi penurunan harga sawit, masyarakat transmigran dapat kehilangan mata pencaharian, yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan mereka.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan transmigrasi sebaiknya:

•Diversifikasi pertanian: Mengintegrasikan tanaman pangan dan sawit agar ketahanan pangan tetap terjaga.

•Pendampingan teknologi pertanian: Membantu transmigran mengoptimalkan hasil tanaman pangan dengan teknologi modern.

•Pembangunan infrastruktur pendukung: Memastikan akses pasar untuk hasil pangan tetap mudah dijangkau.

Dengan demikian, program transmigrasi dapat kembali ke jalurnya untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya