Visi dan misi Prof. Maisah Menekan Pada Menyatukan Pemahaman di Tengah Perbedaan

-

 


Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Visi dan misi Prof. Maisah sebagai calon rektor yang menekankan “menyatukan pemahaman di tengah perbedaan” menunjukkan fokus pada kepemimpinan yang inklusif dan berbasis harmoni. Jika ini dikembangkan dengan baik, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih toleran, produktif, dan inovatif.

Poin Penting Visi :

 1. Persatuan dalam Keragaman:

•Memahami bahwa universitas adalah tempat bertemunya individu dari berbagai latar belakang sosial, budaya, agama, dan ideologi.

•Membuka ruang dialog yang sehat untuk mengatasi perbedaan pandangan.
 
2. Kemajuan Bersama:

•Menyelaraskan visi individu, kelompok, dan institusi untuk tujuan bersama.

•Membina kolaborasi antara fakultas, mahasiswa, dan staf untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Misi Utama :

 1. Peningkatan Kapasitas Dialog:
•Mengadakan program pelatihan komunikasi lintas budaya dan agama.

•Membangun forum diskusi reguler yang melibatkan semua elemen universitas.

2. Pendidikan Karakter :

• Menerapkan kurikulum yang tidak hanya menekankan pada kecakapan akademik, tetapi juga pada nilai-nilai toleransi, empati, dan kerja sama.

3. Pembangunan Lingkungan yang Inklusif :

•Menciptakan kebijakan kampus yang melindungi hak semua pihak, terutama kelompok minoritas.

•Menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua mahasiswa.

4. Kolaborasi Eksternal:

•Membangun jejaring kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional yang memiliki visi serupa.

•Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengabdian yang menekankan pada nilai persatuan dan kesetaraan.

Dengan visi-misi seperti ini, Prof. Maisah berpotensi menghadirkan gaya kepemimpinan yang mampu menjadi jembatan di tengah perbedaan, yang sangat relevan untuk dinamika perguruan tinggi di era modern.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya