Benar, Indonesia Bubar 2030!! Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Punya Langkah Solusinya

-

 


*Benar, Indonesia Bubar 2030!! Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Punya Langkah Solusinya…*

Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla. 

*Narasi Spektakuler :*

Dalam dinamika global yang semakin kompleks, isu mengenai masa depan Indonesia menjadi sorotan tajam. Pernyataan _“Indonesia Bubar 2030”_ bukan sekadar provokasi, melainkan alarm peringatan yang harus kita sikapi dengan kepala dingin dan hati yang berani. Fakta ini bukan tanpa dasar. Tantangan multidimensi—dari krisis sumber daya alam, ketimpangan sosial-ekonomi, fragmentasi ideologi, hingga disintegrasi kedaulatan wilayah—menghantui kita. Namun, apakah ini akhir dari segalanya?

*Undang-Undang Dasar 1945 berbicara keras*. Dalam Pembukaan alinea keempat, kita telah menegaskan komitmen untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka, gagasan tentang kebangkrutan bangsa di tahun 2030 bukanlah ramalan, melainkan cermin dari kondisi yang memerlukan respons luar biasa—dan itu ada dalam tangan kita!

*Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN)* hadir sebagai solusi komprehensif, ilmiah, dan strategis. Ini adalah wujud nyata dari amanat Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan nasional yang membangkitkan kesadaran kolektif dan menyalakan semangat perjuangan, sebagaimana yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

*Mengapa PPBN Adalah Solusi..?*

1.*Memperkuat Ketahanan Nasional melalui Edukasi dan Pelatihan Bela Negara*
PPBN membangun karakter bangsa yang tangguh, berwawasan kebangsaan, dan bermental juang melalui pendidikan bela negara sejak dini. Setiap warga akan diperlengkapi dengan keterampilan strategis yang relevan, mulai dari teknologi informasi, ketahanan pangan, hingga pertahanan siber.

2.*Menata Ulang Sistem Pertahanan Laut dan Darat Berbasis Poros Maritim Dunia*
Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, PPBN mendorong penguatan sektor maritim sebagai inti kedaulatan. Kita bangkit menjadi bangsa pelaut yang menguasai perairan Nusantara, menjadikan laut sebagai halaman depan, bukan sekadar batas belakang.

3.*Kebangkitan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Teknologi Strategis*
PPBN mendesain pembangunan ekonomi yang berdikari, dengan memaksimalkan potensi kekayaan alam secara berkelanjutan dan memberdayakan teknologi nasional seperti SuperTJ—inovasi mutakhir yang menjawab kebutuhan global. Ini adalah manifestasi kemandirian ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

4. *Keterlibatan Rakyat sebagai Garda Terdepan*
Dengan landasan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, PPBN menegaskan bahwa rakyat adalah kekuatan utama bangsa. Setiap individu akan dilibatkan dalam sistem pertahanan semesta (SISHANRATA) yang bersifat total dan menyeluruh, sehingga tidak ada celah untuk perpecahan dan ancaman.

*Menatap 2030 dengan Optimisme dan Persatuan*

Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) bukan sekadar wacana; ini adalah peta jalan untuk memastikan bahwa 2030 bukanlah titik kehancuran, melainkan lompatan sejarah menuju Indonesia Emas 2045—sebuah bangsa besar yang berdiri di garis depan peradaban dunia.

Kita akan menjawab tantangan ini dengan gagasan besar, kerja nyata, dan tekad baja. Kita adalah pewaris negeri yang kaya sejarah dan budaya. Indonesia tidak akan bubar—kita akan bangkit dan berjaya!

*PPBN: SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU TEKAD..!*


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya