Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penggelapan Uang Untuk Kepentingan Pribadi

-

 


Legal Opini : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penggelapan Uang untuk Kepentingan Pribadi

Penggelapan uang untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran hukum yang serius, yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan perbuatan melawan hukum. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak hubungan kerja, bisnis, atau kepercayaan dalam masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan ini memiliki konsekuensi pidana dan perdata yang tegas.

1. Dasar Hukum Pidana

Penggelapan uang untuk kepentingan pribadi dapat dijerat dengan ketentuan berikut:

• Pasal 372 KUHP (Penggelapan):
Setiap orang yang dengan sengaja menguasai barang atau uang milik orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun.

•Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam Jabatan):
Jika penggelapan dilakukan oleh seseorang dalam posisi kepercayaan (seperti bendahara, pegawai, atau pejabat), hukumannya lebih berat, yaitu penjara maksimal 5 tahun.

2. Pertanggungjawaban Keperdataan

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dituntut melalui jalur perdata untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam:

•Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum):
Menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.

•Penggugat dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelaku mengembalikan uang yang digelapkan beserta kerugian tambahan, seperti bunga atau biaya lainnya.

3.Pelanggaran dalam Konteks Pekerjaan atau Perusahaan

•Penggelapan dalam Lingkup Kerja:

Jika pelaku adalah karyawan atau pejabat dalam perusahaan, perbuatannya juga dapat dianggap pelanggaran etika kerja.

•Sanksi administratif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dikenakan.

• Pelaporan oleh Korporasi:
Dalam banyak kasus, perusahaan yang dirugikan akan melaporkan pelaku ke aparat penegak hukum untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana.

4.Penggelapan Melalui Teknologi atau Digital

Dalam era digital, penggelapan sering dilakukan melalui transaksi elektronik. Pelaku yang menggunakan teknologi untuk menyembunyikan atau mengalihkan dana dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan:

•UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
Pasal 28 ayat (1) melarang perbuatan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

5. Aspek Moral dan Sosial

Penggelapan uang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan dampak moral dan sosial yang signifikan:

•Pelaku kehilangan reputasi dan kepercayaan dari lingkungan kerja atau komunitas.

•Perbuatan ini menciptakan ketidakadilan yang merusak hubungan sosial dan profesional.

6. Upaya Hukum bagi Korban

Pihak yang merasa dirugikan oleh penggelapan uang dapat mengambil langkah berikut:

 1. Melaporkan ke Kepolisian:

Kasus penggelapan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana agar pelaku diproses secara hukum.

 2. Mengajukan Gugatan Perdata:

Menuntut pelaku untuk mengembalikan kerugian melalui jalur pengadilan perdata.

Kesimpulan

Penggelapan uang untuk kepentingan pribadi melibatkan pelanggaran hukum pidana dan perdata yang serius. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Selain itu, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dalam pengelolaan keuangan dan kepercayaan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya