“Apo Selero Kau”: Simbol Arogansi Kekuasaan dan Krisis Etika Ketua DPRD Jambi

-


Opini Hukum dan Sosial
Oleh : Elas Anra Dermawan, S.H.
Advokat & Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan HukumOpini Hukum dan Sosial


“Apo Selero Kau”: Simbol Arogansi Kekuasaan dan Krisis Etika Ketua DPRD Jambi

Pernyataan “Apo selero kau” yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi saat menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa bukan hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga mencerminkan krisis etika dalam kepemimpinan politik lokal. Dalam konteks hukum dan sosial, ungkapan tersebut patut dikritisi karena memuat unsur arogansi kekuasaan dan ketidakdewasaan dalam menyikapi aspirasi publik.

Sebagai pejabat publik yang menduduki jabatan strategis, Ketua DPRD seharusnya menjadi contoh dalam merawat komunikasi politik yang santun, terbuka, dan solutif. Aksi mahasiswa adalah bagian dari ruang demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Mahasiswa hadir bukan untuk mencari musuh, tetapi menyampaikan kritik dan harapan. Lalu, jika kritik dibalas dengan cemoohan atau pernyataan sarkastik, di manakah letak kedewasaan berpolitik?

Dari perspektif etika kelembagaan, ucapan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam kode etik DPRD, yang menuntut setiap anggota, apalagi pimpinan, untuk menjaga integritas, kesantunan, dan sikap menghormati masyarakat. Bentuk komunikasi yang merendahkan dan cenderung melecehkan seperti itu bukan hanya mempermalukan lembaga DPRD, tetapi juga mengancam legitimasi moral seorang wakil rakyat di mata publik.

Secara sosiologis, peristiwa ini memperlihatkan bahwa sebagian elit daerah belum mampu keluar dari mentalitas kekuasaan yang menempatkan rakyat hanya sebagai objek. Ketika kritik dibalas dengan amarah, maka itu bukan lagi bentuk kepemimpinan, melainkan cerminan ketidakmampuan untuk berdialog dan bernegara secara sehat.

Ketua DPRD semestinya menyadari bahwa jabatan bukanlah alat untuk menunjuk-nunjuk atau meremehkan rakyat, melainkan amanah untuk mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi mereka. Dalam hal ini, Ketua DPRD Jambi justru telah mempertontonkan sikap yang bertolak belakang dengan semangat reformasi dan cita-cita demokrasi.

Maka, sebagai bagian dari kontrol sosial dan moral, saya menilai penting bagi lembaga DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan seperti ini. Apakah ucapan tersebut layak dibiarkan begitu saja? Ataukah perlu ada mekanisme etik yang tegas agar tidak menjadi preseden buruk ke depan?

Demokrasi hanya akan sehat jika para pengembannya mampu bersikap dewasa, adil, dan terbuka terhadap kritik. Jika seorang Ketua DPRD saja tak mampu menahan diri menghadapi unjuk rasa damai, maka yang sedang kita hadapi bukan hanya krisis komunikasi, tetapi juga krisis kepemimpinan.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya