Bantahan terhadap Pernyataan Wakil Bupati Jun Mahir dalam Apel HKN: Disiplin ASN Harus Dilihat Secara Objektif dan Struktural

-

 


Opini Hukum dan Sosial

Adv. Elas Anra Dermawan, SH Founder Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat

Bantahan terhadap Pernyataan Wakil Bupati Jun Mahir dalam Apel HKN: Disiplin ASN Harus Dilihat Secara Objektif dan Struktural

Saya, Adv. Elas Anra Dermawan, SH, menyampaikan tanggapan hukum dan sosial atas pernyataan Wakil Bupati Jun Mahir saat memimpin apel Hari Kesehatan Nasional (HKN) hari ini, di mana beliau menegaskan pentingnya peningkatan disiplin ASN. Meskipun secara normatif pernyataan tersebut sejalan dengan regulasi terkait etika dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN), namun terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan secara kritis dan objektif.

Pertama, pernyataan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil kedisiplinan ASN secara menyeluruh, dan berpotensi menyudutkan aparatur secara sepihak. Disiplin ASN tidak bisa diukur hanya dari kehadiran fisik dalam apel atau kegiatan seremonial, tetapi juga dari kinerja yang terukur, tanggung jawab terhadap tugas, serta loyalitas terhadap pelayanan publik.

Kedua, upaya meningkatkan kedisiplinan ASN haruslah dimulai dari sistem birokrasi yang sehat dan bersih, bukan hanya menekankan pada aspek korektif tanpa memperbaiki akar masalah struktural. Banyak ASN yang sudah bekerja sesuai koridor, namun seringkali terkendala oleh budaya kerja yang tidak efisien, lemahnya sistem pengawasan internal, serta intervensi politik yang memengaruhi iklim kerja.

Ketiga, sebagai pejabat publik, seorang wakil bupati sebaiknya tidak hanya menegur tetapi juga memberikan contoh nyata dan solusi konstruktif, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja, kesejahteraan ASN, dan sistem promosi yang berbasis meritokrasi, bukan karena kedekatan politik.

Sebagai penutup, saya mendorong agar setiap bentuk kritik terhadap ASN disampaikan secara berimbang, edukatif, dan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau momentum seremonial. ASN adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, dan mereka berhak mendapat dukungan moral serta kebijakan yang adil dan proporsional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya