Opini Hukum dan Sosial: Aktivis yang Lebih Suka Berfoto dengan Pemerintah Ketimbang Melebur dengan Advokasi Masyarakat

-

 

Opini Hukum dan Sosial: Aktivis yang Lebih Suka Berfoto dengan Pemerintah Ketimbang Melebur dengan Advokasi Masyarakat

Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, aktivisme sejatinya lahir dari keresahan masyarakat terhadap ketimpangan, ketidakadilan, dan kebijakan negara yang dianggap merugikan rakyat. Aktivis hadir sebagai corong suara publik yang kerap kali tak terdengar. Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit aktivis yang kemudian lebih sering tampak berfoto bersama pejabat, hadir di acara-acara seremonial, dan tampil akrab dengan kekuasaan—alih-alih berdiri bersama masyarakat dalam advokasi yang nyata.

Dari sisi hukum, aktivis memiliki peran non-struktural dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka bukan bagian dari institusi negara, sehingga keberpihakan mereka idealnya berada pada masyarakat sipil (civil society). Ketika aktivis justru lebih dekat pada simbol-simbol kekuasaan, muncul pertanyaan kritis: apakah masih bisa disebut sebagai “watchdog” bila justru duduk berdampingan dengan yang seharusnya diawasi?

Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi sosial dari aktivisme: dari alat perlawanan menjadi alat legitimasi. Di mata masyarakat, aktivis seperti ini rentan dianggap sebagai bagian dari elite baru, yang menjadikan akses terhadap kekuasaan sebagai tujuan, bukan alat perjuangan. Hal ini menciptakan jarak antara aktivis dan komunitas akar rumput yang dulu mereka bela. Alih-alih menjadi representasi suara rakyat, mereka malah tampak lebih sibuk menjaga citra dalam lingkaran kekuasaan.

Fenomena ini juga memperlihatkan gejala co-optation, yakni ketika individu atau kelompok yang sebelumnya bersifat kritis terhadap negara mulai diserap dan dilunakkan oleh sistem, sehingga kehilangan daya kritisnya. Ini bisa jadi bagian dari strategi negara dalam “menjinakkan” gerakan sosial.

Namun tentu, tidak semua relasi aktivis-pemerintah bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, kedekatan ini dapat digunakan sebagai strategi pengaruh dari dalam, selama tetap menjaga integritas dan keberpihakan terhadap rakyat. Tapi pertanyaannya adalah: apakah mereka masih mendengar suara rakyat, atau hanya sibuk membangun citra personal?


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya