Opini Hukum dan Sosial: Masyarakat Sekitar JBC yang Terdampak Banjir Sebaiknya Lakukan Gugatan Class Action

-

 


Opini Hukum dan Sosial: Masyarakat Sekitar JBC yang Terdampak Banjir Sebaiknya Lakukan Gugatan Class Action

Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Banjir yang terus-menerus terjadi di sekitar kawasan Jambi Business Center (JBC) bukan hanya persoalan teknis drainase atau cuaca ekstrem, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan tanggung jawab hukum. Masyarakat yang terdampak langsung—dari rusaknya properti, hilangnya penghasilan, hingga terganggunya aktivitas sehari-hari—memiliki dasar kuat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, terutama jika ada indikasi kelalaian dalam pembangunan atau pengelolaan kawasan tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan keadilan. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok orang yang mengalami kerugian serupa akibat peristiwa yang sama untuk menggugat pihak yang dianggap bertanggung jawab—dalam hal ini bisa pengembang, pemerintah daerah, atau pihak lain yang terkait dalam pembangunan JBC.

Dasar hukumnya jelas, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Jika pembangunan kawasan JBC mengabaikan kajian lingkungan (AMDAL), merusak resapan air, atau menyebabkan alih fungsi lahan yang memperparah banjir, maka itu merupakan pelanggaran yang bisa digugat.

Dari sisi sosial, gugatan class action bukan sekadar soal kompensasi, tapi juga bentuk pendidikan hukum bagi warga agar tidak terus menjadi korban pasif. Masyarakat perlu sadar bahwa mereka memiliki hak, dan negara melalui sistem hukumnya, wajib memberi ruang untuk menegakkan keadilan. Apalagi jika banjir ini bukan terjadi sekali dua kali, tetapi sudah menjadi pola yang merugikan.

Lebih dari itu, gugatan seperti ini akan menjadi preseden penting agar ke depan, para pengembang dan otoritas tidak semena-mena dalam mengembangkan kawasan tanpa memperhatikan dampak ekologisnya. Pemerintah juga perlu melihat ini sebagai sinyal bahwa masyarakat semakin sadar hukum, dan bukan sekadar menunggu bantuan sembako pasca-bencana.

Sudah saatnya warga tidak hanya menjadi objek yang terdampak, tetapi menjadi subjek hukum yang aktif memperjuangkan haknya. Dan gugatan class action adalah salah satu jalan legal yang sah, efektif, dan bermartabat.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya