“Pertanggungjawaban Administratif dan Moral Pemerintah Daerah atas Maraknya Judi Online: Studi Kasus Provinsi Jambi”

-


Opini Hukum :

Elas Annra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum dan Advokat )

“Pertanggungjawaban Administratif dan Moral Pemerintah Daerah atas Maraknya Judi Online: Studi Kasus Provinsi Jambi”

Penetapan Provinsi Jambi sebagai peringkat pertama dalam aktivitas judi online secara nasional bukan sekadar data statistik, melainkan indikator kegagalan sistematis dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor digital. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini mengarah pada kelalaian institusional (institutional negligence) oleh perangkat pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi.

1. Kewajiban Hukum Kominfo Daerah

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebagian menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal ini diperkuat dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi publik dan pengamanan ruang siber.

Keterlibatan aktif dalam deteksi dini, pemblokiran akses ilegal, serta edukasi digital masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dan fungsional Dinas Kominfo.

2. Tanggung Jawab Hukum karena Kelambanan Mitigasi

Ketiadaan strategi mitigasi yang cepat dan konkret oleh Kominfo Provinsi Jambi dapat dipandang sebagai:

•Kelalaian administratif (maladministrasi) yang membuka ruang bagi berkembangnya tindak pidana siber.

•Pelanggaran prinsip umum pemerintahan yang baik (good governance) seperti akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas.

•Potensi tanggung jawab hukum secara jabatan, apabila ada pembiaran yang menyebabkan kerugian negara atau masyarakat, sesuai dengan UU Tipikor dan pengawasan oleh APIP/Inspektorat.

3. Potensi Pertanggungjawaban Pejabat Publik

Jika terbukti bahwa Kominfo Provinsi secara aktif mengabaikan kewajiban mitigasi, maka secara yuridis dapat dikenakan:

•Sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian dan etik ASN

•Rekomendasi sanksi dari Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi

•Bahkan potensi pertanggungjawaban pidana atau perdata, apabila keterlambatan kebijakan menyebabkan kerugian nyata bagi masyarakat

4. Rekomendasi Hukum:

•Diperlukan pembentukan Tim Khusus Penanggulangan Judi Online Provinsi Jambi lintas OPD dan aparat penegak hukum.

•Kominfo Jambi wajib segera menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kejahatan Siber, dengan indikator waktu dan hasil yang terukur.

•DPRD Provinsi Jambi perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Kominfo Provinsi.

•Masyarakat sipil dan akademisi dapat mengajukan pengaduan resmi ke Ombudsman RI jika ditemukan unsur maladministrasi.

Penutup

Maraknya judi online adalah bentuk ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan integritas moral masyarakat. Dalam kacamata hukum, kelambanan pemerintah daerah bukan sekadar masalah teknis birokrasi, tapi menyangkut pelanggaran kewajiban hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pemerintah daerah harus segera bertindak, atau bersiap dituntut secara moral dan yuridis.
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya