Saya Punya Persepsi, Kenapa Kepala Daerah Kita Tidak Seperti Kang Dedi Mulyadi. Apa Jangan-jangan Karena SDM-nya Gak Sama?

-

 


Oleh : Elas Annra Dermawan, SH ( Advokat dan Pendiri Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum )

Opini: Saya Punya Persepsi, Kenapa Kepala Daerah Kita Tidak Seperti Kang Dedi Mulyadi. Apa Jangan-jangan Karena SDM-nya Gak Sama?

Saya punya persepsi pribadi yang mungkin juga dirasakan oleh sebagian masyarakat lainnya. Setiap kali melihat sosok seperti Kang Dedi Mulyadi, saya sering bertanya-tanya, kenapa kepala daerah kita tidak seperti beliau? Apakah karena Sumber Daya Manusianya (SDM) berbeda? Atau ada faktor lain yang membuat kualitas kepemimpinan begitu jauh berbeda?

Kang Dedi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana, tegas, namun tetap humanis. Ia punya visi yang kuat dan mampu memadukan budaya lokal dengan pembangunan modern. Gaya kepemimpinannya membumi, menyentuh langsung persoalan masyarakat, tanpa banyak basa-basi.

Sayangnya, tidak semua kepala daerah memiliki pendekatan yang sama. Banyak yang lebih sibuk dengan pencitraan, urusan politik, atau bahkan terjebak dalam birokrasi yang kaku. Ini menimbulkan kesan bahwa sebagian dari mereka tidak benar-benar paham atau peduli pada kebutuhan rakyat.

Saya tidak menutup kemungkinan bahwa SDM memang menjadi salah satu faktor utama. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya butuh gelar, tapi juga jiwa kepemimpinan, empati, keberanian mengambil risiko, dan kedekatan dengan budaya serta masyarakatnya. Sayangnya, tidak semua kepala daerah memiliki kualitas itu. Mungkin mereka tumbuh dari sistem yang tidak membentuk karakter pemimpin sejati.

Jadi, apakah semua ini karena SDM-nya memang tidak sama? Mungkin iya. Tapi bisa juga karena sistem politik kita belum mendukung tumbuhnya pemimpin-pemimpin yang seperti Kang Dedi—yang lahir dari proses panjang, pembelajaran dari bawah, dan niat tulus untuk mengabdi.

Harapan saya, ke depan semakin banyak kepala daerah yang bukan hanya pintar, tapi juga bijak, peduli, dan berani. Karena rakyat butuh lebih dari sekadar pemimpin administratif—rakyat butuh sosok yang hadir, menginspirasi, dan memberi solusi nyata.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya