AYUNAN ISLAMIC CENTER

-

Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H.

Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat

Pendahuluan

Fenomena “Ayunan Islamic Center Jambi” bukanlah sekadar gambaran visual karikatural yang beredar di ruang publik, melainkan cermin yang merefleksikan berbagai kontradiksi hukum, simbolisme kekuasaan, serta dinamika politik daerah yang tengah menggelora. Dalam narasi ini, saya mengulas dimensi hukum dan politik dari simbol “ayunan” tersebut sebagai metafora atas pola kekuasaan dan keberagamaan yang membingkai lanskap sosial Jambi hari ini.

I. Perspektif Hukum: Ruang Publik dan Kepantasan Pejabat

Islamic Center Jambi merupakan bangunan monumental keagamaan yang didirikan dengan dana publik dan ditujukan sebagai tempat ibadah, dakwah, dan kegiatan Islami. Maka dari itu, penggunaan kawasan ini, baik secara fisik maupun simbolik, wajib tunduk pada prinsip kepatutan, norma agama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dalam narasi visual “Ayunan Islamic Center Jambi” tergambar simbolisasi seorang pejabat publik yang menjadikan unsur masjid sebagai latar belakang lelucon politik, maka pertanyaan hukumnya adalah:

• Apakah ini bentuk pelecehan simbol agama?

• Apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang atau pengaruh jabatan terhadap fasilitas keagamaan?

Secara hukum, tindakan yang merendahkan tempat ibadah atau mencampuradukkan simbol kekuasaan dalam konteks tempat suci dapat melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama jika terbukti ada unsur penghinaan. Namun lebih dari itu, kita harus mengacu pada etika jabatan yang melarang pejabat publik menggunakan simbol keagamaan untuk kepentingan pribadi atau pencitraan politik.

II. Perspektif Politik: Gaya Kekuasaan yang Mengayun

Secara politik, simbol “ayunan” yang bergantung pada kumis seorang tokoh besar bisa dimaknai sebagai sindiran terhadap bagaimana pejabat daerah menggantungkan nasib kekuasaan pada figur-figur elite tertentu—baik elite nasional maupun elite lokal. Kumis di sini adalah metafora kekuatan lama: gaya feodal, patronistik, dan terkadang otoriter.

Ayunan melambangkan:

• Ketidakstabilan arah politik, seolah pejabat tidak berpijak pada prinsip yang kokoh, tapi tergantung siapa yang “mengayun”.

 •Pencitraan berlebihan, yang menggunakan simbol keagamaan (Islamic Center) untuk memoles figur seolah religius dan dekat dengan rakyat, padahal berjarak secara kebijakan.

• Kebijakan populis artifisial, di mana pembangunan masjid megah tidak selalu selaras dengan peningkatan kualitas keislaman masyarakat atau keadilan sosial.

III. Kritis terhadap Proyek Megah Tapi Kosong

Sebagai aktivis hukum dan politik, saya mengajak publik untuk berpikir jernih:

Apakah pembangunan Islamic Center Jambi sudah menjawab kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat, atau justru menjadi ajang proyek megah yang dijadikan “ayunan politik” bagi ambisi kekuasaan elite?

Narasi “Ayunan Islamic Center” seharusnya menyadarkan kita bahwa bangunan keagamaan bukan panggung sirkus politik, dan pejabat publik bukan badut yang bersandar pada patron kumis kekuasaan. Kekuasaan yang tidak berpijak pada nilai dan hukum akan terus “terayun” tanpa arah—hingga akhirnya jatuh.

Penutup

Simbol hanyalah jembatan bagi makna. Jika kita menafsirkan “ayunan di kumis” di depan Islamic Center Jambi sebagai refleksi politik hari ini, maka jelas terlihat: pejabat kita terlalu sibuk bergantung, bukan bertindak. Terlalu sibuk bermain simbol, bukan membangun substansi.

Sebagai warga, sebagai akademisi, dan sebagai advokat, saya menyerukan agar ruang publik—baik fisik maupun simbolik—tidak dijadikan mainan kekuasaan. Apalagi jika yang dimainkan adalah keagamaan dan harapan masyarakat terhadap pemimpinnya.

Elas Anra Dermawan, S.H.

Advokat & Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya