“Netralitas Aparat Negara Dipertaruhkan: Kritik terhadap Terpilihnya Anggota Kepolisian Aktif sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi”

-

 


Narasi Hukum dan Politik

“Netralitas Aparat Negara Dipertaruhkan: Kritik terhadap Terpilihnya Anggota Kepolisian Aktif sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi”

Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H.
Advokat & Founder Studi Politik dan Bantuan Hukum

I. PENDAHULUAN

Dalam iklim demokrasi yang sehat, salah satu prinsip dasar yang harus dijaga secara ketat adalah netralitas aparatur negara, khususnya anggota TNI dan Polri. Ketika seorang anggota aktif kepolisian terpilih menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, maka hal ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan yuridis, tapi juga kritik politik yang tajam:

Apakah langkah ini sah secara hukum? Dan benarkah netralitas institusi kepolisian tetap terjaga?

Sebagai advokat dan pengamat politik hukum, saya merasa perlu untuk menyampaikan kritik terhadap hal ini, karena peristiwa ini menyangkut integritas hukum publik, profesionalitas institusi kepolisian, dan kualitas demokrasi daerah.

II. DASAR HUKUM DAN PERTENTANGANNYA

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Anggota Polri dilarang menjadi pengurus dalam suatu organisasi atau perusahaan kecuali dalam rangka penugasan resmi dari institusi Polri.”

Selain itu, Peraturan Kapolri dan Peraturan Internal Polri juga menegaskan pentingnya menjaga fokus tugas dan netralitas dalam jabatan publik, serta melarang anggota aktif untuk merangkap jabatan di luar struktur kepolisian, terutama jabatan strategis yang bersinggungan dengan politik lokal maupun anggaran negara.

KONI sebagai lembaga keolahragaan nasional, secara fungsi melekat pada pengelolaan dana hibah dari APBD/APBN. Hal ini otomatis menimbulkan potensi konflik kepentingan jika pengurusnya berasal dari instansi penegak hukum aktif yang juga berperan sebagai aparat pengawasan negara.

III. ANALISIS POLITIK HUKUM

Terpilihnya seorang anggota kepolisian aktif sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi bukan hanya persoalan administratif, melainkan simbol dari lemahnya filter institusi terhadap percampuran fungsi sipil dan militer/penegak hukum. Ini menimbulkan dua catatan kritis:

1. Konflik Kepentingan

•Bagaimana jika terjadi kasus penyimpangan anggaran KONI?

•Apakah mungkin seorang polisi aktif yang menjabat bisa objektif menilai anggaran lembaga yang ia pimpin?

2.Penyelewengan Fungsi Lembaga

•Polisi adalah penegak hukum, bukan pelaksana fungsi eksekutif dalam organisasi olahraga sipil.

•KONI adalah organisasi masyarakat berbadan hukum publik, yang seharusnya dipimpin tokoh masyarakat sipil.

IV. IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Penunjukan atau keterpilihan aparat aktif ke jabatan publik non-struktural seperti ini:

•Menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen netralitas dan profesionalitas Polri.

•Melemahkan upaya reformasi institusi keamanan dan pemisahan kekuasaan sipil-militer-penegak hukum.

•Mengindikasikan pola pembiaran oleh institusi terhadap pelanggaran etika jabatan.

V. PENUTUP: SERUAN UNTUK NETRALITAS DAN PENEGAKAN HUKUM

Saya, Elas Anra Dermawan, S.H., menyatakan bahwa:

“Jabatan Ketua KONI harusnya dijabat oleh sipil yang independen, bukan oleh aparat aktif yang masih terikat kewajiban institusional. Demokrasi daerah dan netralitas penegak hukum tidak boleh dikorbankan demi akomodasi politik lokal.”

Saya mendesak:
•Kapolri dan Irwasum Polri untuk mengevaluasi jabatan ganda tersebut.

•Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi ikut mengkaji ulang legalitas proses pemilihan tersebut.

•KONI Pusat juga harus menegakkan prinsip tata kelola kelembagaan yang bebas dari intervensi militerisasi atau kepentingan kekuasaan.

Hormat Saya,
Elas Anra Dermawan, S.H.
Advokat & Founder Studi Politik dan Bantuan Hukum


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya