“HIPMI Bukan VOC: Stop Mental Penjajah dalam Dunia Usaha dan Organisasi”

-

 


“HIPMI Bukan VOC: Stop Mental Penjajah dalam Dunia Usaha dan Organisasi”

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH

Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat

OPINI HUKUM & POLITIK

Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi nasional dan semangat kewirausahaan anak muda Indonesia, kita justru menyaksikan fenomena miris: pengusaha muda yang tampil dalam balutan jas formal dan retorika modern, namun secara mental dan perilaku tak ubahnya seperti penguasa kolonial zaman VOC—berjiwa otoriter, elitis, dan gemar menabrak aturan demi ambisi.

Semangat organisasi seperti HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) bukanlah melahirkan “raja-raja kecil” dalam organisasi, melainkan mencetak kader wirausaha yang beretika, berintegritas, dan taat terhadap sistem organisasi. Sayangnya, berbagai penyimpangan struktural dan kaderisasi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa semangat kekuasaan sedang menenggelamkan nilai-nilai keorganisasian.

1. Mental VOC dalam Kaderisasi

Apa bedanya VOC dengan oknum kader pengusaha yang:

•Melompati tahapan kaderisasi (tanpa Diklatcab langsung ke Diklatda),

•Duduk sebagai pimpinan forum organisasi padahal tak punya legalitas kader,

•Membuat keputusan penting (seperti Rakerda) dalam situasi cacat formil?

Jawabannya: tidak ada bedanya, kecuali bungkusnya saja yang diganti. Dulu Belanda membawa senjata, kini cukup dengan proposal, koneksi, dan lobi untuk menyingkirkan aturan organisasi yang sah.

2. Organisasi HIPMI Bukan Panggung Ambisi

Rakerda yang disusun tanpa syarat kaderisasi yang sah adalah batal demi hukum organisasi. Pemimpin sidang tanpa sertifikasi kaderisasi adalah seperti hakim tanpa sumpah jabatan—mereka hadir tapi tak sah secara struktural dan moral. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi penistaan terhadap roh perjuangan organisasi.

3. Hukum Harus Tegak dalam Organisasi

Sebagai advokat dan pemerhati politik hukum, saya menegaskan: setiap keputusan organisasi yang dihasilkan dari proses yang cacat prosedural, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digugat secara internal. Organisasi bukan pasar gelap yang boleh diatur sesuka hati penguasa strukturalnya.

Kita harus mendorong agar HIPMI sebagai kawah candradimuka wirausaha muda, tidak menjadi ladang rekayasa oligarki mini. Karena dari organisasi inilah, akan lahir pengusaha-pengusaha yang kelak memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik bangsa.

Penutup: Tegakkan Etika, Bukan Kuasa

Indonesia tidak butuh lagi “pengusaha bergaya kolonial”, yang hidup dalam tubuh organisasi tapi ruhnya menjajah sistem. Kita butuh kader yang berpikir progresif, bertindak etis, dan bermental negarawan, bukan VOC berkedok entrepreneur.

Jika HIPMI ingin terus relevan, maka berorganisasilah dengan benar, bukan dengan jalan pintas dan manuver culas.

Karena sesungguhnya, organisasi yang dibangun dengan integritas akan melahirkan pengusaha yang memerdekakan bangsa — bukan menindasnya dengan nama besar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya