“Mahligai Bank 9 Jambi: Gedung Megah, Tapi Sepi Peminat”

-


📝 OPINI HUKUM DAN POLITIK

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH

Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat

“Mahligai Bank 9 Jambi: Gedung Megah, Tapi Sepi Peminat”

Mahligai Bank 9 Jambi yang berdiri megah di pusat kota seolah menjadi ironi pembangunan daerah. Gedung yang dirancang untuk menampilkan wajah kemajuan ekonomi Jambi justru tampak lengang, sepi peminat, dan jauh dari fungsi ideal sebagai ruang produktif bagi sektor swasta.

Dari perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan kebijakan publik, khususnya terkait pemanfaatan aset daerah. Pembangunan sebuah gedung tidak hanya berhenti pada wujud fisik, melainkan harus disertai kajian kebutuhan, analisis kelayakan, hingga strategi jangka panjang agar tidak menjadi “proyek mercusuar” yang hanya gagah di permukaan.

Secara hukum administrasi negara, aset daerah wajib dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bila gedung Mahligai Bank 9 tidak termanfaatkan dengan optimal, maka patut dipertanyakan sejauh mana proses perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak pengelola.

Dari sisi politik publik, sepinya minat perusahaan swasta memanfaatkan ruang di gedung tersebut menjadi indikator rendahnya daya tarik iklim investasi di Jambi. Gedung megah tanpa aktivitas produktif hanyalah simbol kosong, yang justru dapat menurunkan citra pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan investor.

Opini ini hendak menegaskan, bahwa Mahligai Bank 9 Jambi seharusnya tidak dibiarkan menjadi “monumen kesia-siaan”. Pemerintah daerah bersama pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha untuk merumuskan strategi pemanfaatan gedung secara konkret. Tanpa langkah serius, gedung tersebut akan terus menjadi beban anggaran, bukan motor penggerak ekonomi daerah.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya