"Sumpah Pemuda di Tangan Gubernur Jambi: Nilai Luhur yang Dikhianati Kekuasaan"

-

 


"Sumpah Pemuda di Tangan Gubernur Jambi: Nilai Luhur yang Dikhianati Kekuasaan"

Oleh: Adv. Elas Anra Dermawan, SH
Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum

Sumpah Pemuda adalah simbol kebangkitan kesadaran nasional, lahir dari hati yang tulus, bukan dari kalkulasi politik. Namun di Jambi hari ini, semangat itu seolah dikubur oleh kepemimpinan daerah yang lebih sibuk menata citra daripada menata nurani. Gubernur Jambi berdiri di panggung seremonial Sumpah Pemuda, berbicara tentang persatuan dan semangat pemuda, sementara di balik layar, realitas politiknya menunjukkan wajah yang sebaliknya — penuh kepentingan, penuh kepalsuan.

Di bawah kepemimpinan sekarang, rakyat menyaksikan bagaimana kekuasaan diperlakukan layaknya alat transaksi. Jabatan menjadi komoditas, loyalitas dihargai lebih tinggi daripada kompetensi, dan hukum sering kali tunduk pada kalkulasi politik. Padahal, sumpah jabatan gubernur sejatinya adalah kontrak moral dengan rakyat, bukan sekadar formalitas di depan kitab suci.

Sumpah Pemuda mengajarkan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” tapi politik Jambi hari ini justru menampilkan wajah “satu kelompok, satu geng, satu proyek.” Para pemuda idealis yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah tersingkir oleh budaya nepotisme dan patronase politik. Pemerintah daerah tidak lagi menjadi ruang pengabdian, melainkan ruang dagang kepentingan.

Secara politik dan hukum, keadaan ini mencerminkan kemunduran yang serius. Prinsip keadilan dan transparansi publik semakin kabur. Pemerintah daerah sering berdalih pembangunan berjalan baik, padahal di baliknya rakyat melihat kontradiksi antara janji dan bukti. Publik mencium aroma penyalahgunaan kekuasaan, dari penunjukan proyek, pengelolaan anggaran, hingga kebijakan yang kerap tidak berpihak pada masyarakat bawah.

Krisis ini bukan hanya soal individu, tapi soal nilai. Ketika nilai perjuangan Sumpah Pemuda kehilangan makna di tangan pemimpin daerah, maka yang lahir adalah generasi pemuda yang skeptis terhadap politik, apatis terhadap hukum, dan lelah terhadap kemunafikan elit.

Sebagai advokat dan pemerhati hukum politik, saya menilai kepemimpinan seperti ini adalah bentuk pengkhianatan moral terhadap amanat reformasi dan konstitusi. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh menjual hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Sumpah Pemuda yang dahulu menjadi api perjuangan kini berubah menjadi abu di tangan pemimpin yang gagal memahami maknanya. Dan ketika pemimpin gagal memaknai sumpahnya sendiri, maka rakyat berhak untuk mengingatkan — dengan suara, pena, dan keberanian.

Penutup

Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar ritual tahunan. Ia seharusnya menjadi cermin bagi Gubernur Jambi — apakah masih memegang teguh nilai persatuan dan kejujuran, atau hanya menjadikannya slogan politik untuk menutupi kebobrokan kekuasaan.
Sejarah tidak mencatat siapa yang berbicara paling lantang, tapi siapa yang berani jujur dan berpihak kepada rakyat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya