“M. Saleh Azim dan Raditya dalam Lanskap Politik Baru Kota Jambi: Representasi Kepemimpinan Muda yang Progresif dan Berorientasi Kebahagiaan Publik”

 

“M. Saleh Azim dan Raditya dalam Lanskap Politik Baru Kota Jambi: Representasi Kepemimpinan Muda yang Progresif dan Berorientasi Kebahagiaan Publik”

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH

Founder LBH NADI dan Advokat

Di tengah stagnasi praktik politik lokal yang kerap terjebak dalam pola transaksional dan elitis, kemunculan figur muda seperti M. Saleh Azim dan Raditya menghadirkan disrupsi yang patut dicermati secara serius. Mereka tidak sekadar hadir sebagai pelengkap demografi politik, melainkan sebagai representasi dari kemungkinan lahirnya paradigma baru: politik yang tidak lagi semata berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada kebahagiaan publik sebagai tujuan normatif.

Secara teoretik, pergeseran ini mencerminkan transformasi dari power-centered politics menuju welfare-oriented governance, di mana legitimasi kekuasaan tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, narasi “politik bahagia” yang dilekatkan pada M. Saleh Azim dan Raditya menjadi menarik—bukan karena romantismenya, tetapi karena potensinya untuk mengganggu status quo politik lokal yang selama ini cenderung pragmatis.

Namun, pertanyaan kritisnya: apakah “politik bahagia” merupakan konstruksi normatif yang berakar pada desain kebijakan yang rasional, atau sekadar strategi retoris yang dibungkus dengan estetika populisme baru?

Dari perspektif hukum, politik yang berorientasi pada kebahagiaan publik hanya dapat dibenarkan apabila beroperasi dalam kerangka rule of law, menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, serta memastikan distribusi keadilan yang proporsional. 

Tanpa itu, narasi kebahagiaan berisiko tereduksi menjadi ilusi kolektif yang justru menutupi problem struktural dalam tata kelola pemerintahan.

Di titik inilah M. Saleh Azim dan Raditya menghadapi ujian sesungguhnya.

Kepemimpinan muda tidak cukup hanya menawarkan energi dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Ia harus mampu membuktikan kapasitas dalam merumuskan kebijakan berbasis data, menjaga integritas dalam pengambilan keputusan, serta berani keluar dari jebakan kompromi politik yang mereduksi kepentingan publik.

Menariknya, dalam lanskap politik Kota Jambi, kehadiran keduanya mencerminkan gejala yang lebih luas: menguatnya tuntutan terhadap figur pemimpin yang tidak hanya electable, tetapi juga capable dan accountable. Ini menandai pergeseran preferensi publik dari politik simbolik menuju politik substantif—sebuah fase yang dalam literatur demokrasi disebut sebagai pendewasaan politik masyarakat.

Dalam kerangka hukum tata negara, fenomena ini dapat dibaca sebagai aktualisasi dari prinsip constitutional democracy, di mana partisipasi politik generasi muda bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan sistemik untuk menjaga keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Regenerasi politik tidak lagi bersifat opsional, melainkan imperatif.

Namun demikian, apresiasi terhadap M. Saleh Azim dan Raditya tidak boleh menutup ruang kritik. Justru, sebagai representasi politik baru, mereka harus ditempatkan dalam standar yang lebih tinggi. Politik progresif menuntut konsistensi antara narasi dan tindakan. Setiap deviasi dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dengan cepat menggerus legitimasi yang mereka bangun.

Dengan demikian, politik bahagia yang mereka representasikan tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus terinstitusionalisasi dalam kebijakan publik yang konkret dan terukur. Jika tidak, maka politik bahagia akan kehilangan substansinya dan kembali menjadi bagian dari siklus retorika politik yang repetitif.

Pada akhirnya, M. Saleh Azim dan Raditya berada di persimpangan sejarah politik lokal: antara menjadi simbol perubahan yang autentik atau sekadar episode baru dalam reproduksi pola lama dengan wajah yang lebih segar. Pilihan itu tidak hanya ditentukan oleh mereka, tetapi juga oleh sejauh mana mereka berani menempatkan hukum, etika, dan kepentingan publik sebagai fondasi utama dalam setiap langkah politiknya.

Jika mereka berhasil, maka Kota Jambi tidak hanya akan memiliki pemimpin muda, tetapi juga arsitek bagi lahirnya politik baru yang lebih rasional, berkeadaban, dan—yang paling penting—bermakna bagi kebahagiaan publik.