PEMILU DIPISAH, DEMOKRASI DIPERJELAS ATAU DIPERMAINKAN ?

-

 


PEMILU DIPISAH, DEMOKRASI DIPERJELAS ATAU DIPERMAINKAN?

Catatan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Oleh: Elas Anra Dermawan, SH

(Founder LBH NADI)

Ada satu pertanyaan sederhana tapi mengganggu :

Apakah pemisahan pemilu ini memperbaiki demokrasi, atau justru memperpanjang drama politik Indonesia?

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029 bukan sekadar putusan hukum biasa. Ini adalah “reset sistem politik” yang dampaknya tidak main-main.

Dan seperti semua reset besar, selalu ada dua sisi : harap dan kekacauan.

DEMOKRASI DIBERI NAPAS BARU? 

SISI POSITIF

Mari jujur—pemilu lima kotak itu melelahkan.

Rakyat dipaksa memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam satu waktu. Hasilnya?

Banyak yang memilih bukan karena paham, tapi karena ikut arus.

Dengan putusan ini, ada peluang :

1. Pemilih Bisa “Berpikir”, Bukan Sekadar “Mencoblos”

Pemisahan pemilu memberi jeda.

Rakyat tidak lagi dijejali pilihan sekaligus. Ini membuka ruang bagi rasionalitas politik.

2. Politik Lokal Tidak Lagi Jadi Bayangan Jakarta Selama ini, pilkada sering “numpang tenar” pada pilpres.

Efek coattail membuat kandidat lokal bergantung pada figur nasional. Sekarang?

Kandidat daerah dipaksa berdiri dengan kekuatan sendiri.

3. Ini Bisa Jadi Kemenangan Demokrasi Substantif Jika dijalankan serius, ini bisa mendorong :

Isu lokal lebih dominan Debat politik lebih berkualitas

Rakyat memilih berdasarkan kebutuhan nyata, bukan euforia nasional ATAU JUSTRU DEMOKRASI DIPERPANJANG DRAMANYA? 

SISI NEGATIF

Tapi jangan terlalu cepat optimis. Karena di balik idealisme, ada realitas politik yang jauh lebih keras.

1. Politik Tidak Pernah Selesai Dengan dua siklus pemilu :

2029: Pemilu Nasional 2031/2032: Pemilu Lokal

Artinya?

Indonesia masuk mode politik hampir tanpa jeda.

Polarisasi bisa jadi tidak berhenti—hanya berganti panggung.

2. Biaya Demokrasi: Siapa yang Bayar?

Mari realistis : Pemilu itu mahal. Dengan sistem baru: Logistik dua kali Pengamanan dua kali Mobilisasi politik dua kali

Pertanyaannya :

Apakah negara siap, atau ini hanya idealisme yang mahal ?

3. Potensi Konflik Pusat vs Daerah

Bayangkan skenario ini :

Presiden dari koalisi A

Kepala daerah dari koalisi B Dengan jeda waktu yang panjang, konflik kepentingan bisa makin tajam.

Sinkronisasi kebijakan? Tidak semudah itu.

PERTANYAAN PALING SENSITIF: INI MURNI HUKUM ATAU POLITIK ?

Di titik ini, kita tidak bisa menghindari pertanyaan krusial:

Apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir konstitusi, atau diam-diam menjadi arsitek sistem politik ?

Dalam teori hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi adalah :

Negative legislator (membatalkan norma)

Tapi dalam putusan ini, yang terjadi justru: Membentuk desain baru pemilu

Ini bukan lagi sekadar tafsir. Ini sudah mendekati rekayasa sistem politik nasional.

Dan di sinilah kritik harus diletakkan.

KESIMPULAN: HARAPAN BESAR, RISIKO LEBIH BESAR Putusan ini bukan salah. Tapi juga tidak bisa dianggap sepenuhnya benar tanpa kritik.

Ini adalah kebijakan konstitusional dengan :

Potensi memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus Risiko memperpanjang instabilitas politik

CATATAN PENUTUP

Demokrasi bukan soal seberapa sering kita memilih. Tapi seberapa sadar kita dalam memilih. Jika pemisahan pemilu hanya menambah jadwal tanpa meningkatkan kualitas politik, maka ini bukan kemajuan—ini hanya memperpanjang siklus kebisingan demokrasi.

Namun jika dikelola dengan serius, transparan, dan berpihak pada rakyat,

maka ini bisa menjadi titik balik. Pilihan ada pada kita :

menjadikannya alat perbaikan atau panggung konflik baru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!”

-
Gambar
“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...
Baca selengkapnya

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara”

-
Gambar
“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...
Baca selengkapnya

Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang

-
Gambar
  Pulau Kami, Harga Diri Kami: Ketika Jambi Diam, Aceh Berjuang Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pulau bukan sekadar tanah dikelilingi air. Ia adalah simbol teritorial, kehormatan, dan identitas konstitusional sebuah daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika Pulau Berhalo — yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jambi —resmi dinyatakan sebagai wilayah administratif Kepulauan Riau, publik Jambi tak hanya dikejutkan, tapi juga dilukai secara kolektif. Saya menyampaikan opini ini tidak semata sebagai seorang advokat, melainkan sebagai anak Jambi yang lahir dari kesadaran politik bahwa wilayah adalah instrumen kedaulatan, dan kehilangan wilayah adalah tanda kegagalan politik dan hukum yang serius. Kegagalan yang Terstruktur, Sistemik, dan Sunyi Kita patut bertanya: di mana posisi hukum dan sikap politik Pemerintah Provinsi Jambi saat wilayahnya disengketakan? Tidak...
Baca selengkapnya