YAYASAN-PUSPOLKUM

  Sriwijaya Jambi: Kejayaan Masa Lampau sebagai Cermin Kegagalan Politik Hukum Masa Kini Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Praktisi Hukum & Pengamat Hukum) Sriwijaya bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fakta sejarah tentang kemampuan anak bangsa Nusantara membangun peradaban besar, berdaulat, dan berpengaruh global. Dalam lintasan sejarah itu, Jambi memegang peran strategis sebagai bagian penting dari denyut kekuasaan dan kebudayaan Sriwijaya. Sayangnya, kejayaan tersebut hari ini lebih sering diperlakukan sebagai romantisme sejarah, bukan sebagai modal politik, hukum, dan peradaban. Sriwijaya Jambi dan Konsep Negara Kuat Sriwijaya di masa lampau telah mempraktikkan konsep negara hukum berbasis kearifan lokal, jauh sebelum terminologi “rule of law” dikenal dunia modern. Hukum adat, tata niaga sungai, pengelolaan wilayah maritim, hingga relasi diplomatik dengan India dan Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan kerajaan primitif, melainkan negara maritim modern pada zamannya...

  Pribumi dan Ujian Kedewasaan Sosial: Berhenti Mengeluh, Mulai Menang Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Isu ketertinggalan pribumi kerap direspons dengan keluhan kolektif. Mengeluh atas ketimpangan ekonomi, ketidakadilan akses, hingga dominasi kelompok tertentu dalam sektor strategis. Keluhan itu tidak sepenuhnya keliru, sebab negara hukum memang mewajibkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, persoalannya menjadi serius ketika keluhan berubah menjadi identitas, bukan pemicu pembenahan. Dalam perspektif hukum dan politik, kedewasaan sosial suatu kelompok diuji bukan dari seberapa keras ia menyuarakan ketidakadilan, tetapi dari bagaimana ia mengubah keluhan menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan hukum yang nyata. Negara tidak berjalan dengan simpati, melainkan dengan data, kapasitas, dan daya tawar. UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan sosial. Akan tetapi, konstitusi tidak pernah menjanjikan hasil tanpa kompetensi. Hak dijamin, peluang dib...

KUHP BARU: Wajah Baru Hukum Pidana Indonesia yang Lebih Manusiawi, Adil, dan Kontekstual Oleh: Elas Annra Dermawan, SH Praktisi Hukum Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Setelah lebih dari satu abad bergantung pada Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang lahir dari rahim kedaulatan sendiri. Di tengah berbagai kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP Baru justru membawa banyak nilai positif yang menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan sosial. 1. Dekolonisasi Hukum Pidana Hal paling fundamental dari KUHP Baru adalah penghapusan total warisan hukum kolonial. KUHP lama disusun untuk kepentingan penjajah, bukan untuk melindungi martabat dan kepentingan rakyat Indonesia. KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berdiri di atas nilai Panc...

  “Gubernur Jambi Harus Bertanggung Jawab: Ketika Kebijakan Lingkungan Gagal Melindungi Rakyat” Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi hari ini menghadapi ancaman serius: meningkatnya potensi bencana ekologis akibat pertambangan yang tidak terkendali serta penebangan pohon yang semakin masif. Ancaman ini bukan sekadar wacana, tetapi fenomena faktual yang terlihat dari meningkatnya banjir, longsor, sedimentasi sungai, hingga kerusakan hutan yang kian meluas. Namun ironisnya, kebijakan pemerintah daerah—khususnya Gubernur Jambi—belum mencerminkan sikap siaga yang memadai. Dalam kacamata hukum lingkungan dan politik publik, kondisi ini menggambarkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang semestinya mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencegahan (prevention), serta kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur da...

  “Gubernur Jambi Harus Bertanggung Jawab: Ketika Kebijakan Lingkungan Gagal Melindungi Rakyat” Opini Hukum dan Politik oleh Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi hari ini menghadapi ancaman serius: meningkatnya potensi bencana ekologis akibat pertambangan yang tidak terkendali serta penebangan pohon yang semakin masif. Ancaman ini bukan sekadar wacana, tetapi fenomena faktual yang terlihat dari meningkatnya banjir, longsor, sedimentasi sungai, hingga kerusakan hutan yang kian meluas. Namun ironisnya, kebijakan pemerintah daerah—khususnya Gubernur Jambi—belum mencerminkan sikap siaga yang memadai. Dalam kacamata hukum lingkungan dan politik publik, kondisi ini menggambarkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang semestinya mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencegahan (prevention), serta kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur da...

“Ketika Kesetiaan Dikhianati, Negara Tak Boleh Ikut Diam: Menyoal Kasus ‘Mokondo’ yang Menimpa Audila Putry Sahara” Oleh : Elas Anra Dermawan, SH ( Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum ) Pendahuluan : Pengkhianatan Bukan Sekadar Urusan Rumah Tangga Kasus yang menimpa Audila Putry Sahara, seorang istri asal Jambi yang dikabarkan diselingkuhi suaminya — sebagaimana disebut publik sebagai “Mokondo” — bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah refleksi kerapuhan perlindungan hukum negara terhadap perempuan, serta rapuhnya struktur sosial yang membiarkan pengkhianatan berjalan tanpa mekanisme pemulihan yang adil. Bagi saya, kasus ini bukan hanya kisah personal. Ini adalah potret problem hukum keluarga, moralitas publik, dan minimnya keberpihakan negara terhadap korban kekerasan emosional. 1. Perspektif Hukum: Perselingkuhan Tidak Boleh Dianggap Remeh Secara normatif: Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga (UU PKDRT Pasal 5 dan 7),...

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...