YAYASAN-PUSPOLKUM

  “M. Saleh Azim dan Raditya dalam Lanskap Politik Baru Kota Jambi: Representasi Kepemimpinan Muda yang Progresif dan Berorientasi Kebahagiaan Publik” Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Founder LBH NADI dan Advokat Di tengah stagnasi praktik politik lokal yang kerap terjebak dalam pola transaksional dan elitis, kemunculan figur muda seperti M. Saleh Azim dan Raditya menghadirkan disrupsi yang patut dicermati secara serius. Mereka tidak sekadar hadir sebagai pelengkap demografi politik, melainkan sebagai representasi dari kemungkinan lahirnya paradigma baru: politik yang tidak lagi semata berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada kebahagiaan publik sebagai tujuan normatif. Secara teoretik, pergeseran ini mencerminkan transformasi dari power-centered politics menuju welfare-oriented governance, di mana legitimasi kekuasaan tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, narasi “politik bahagia” y...

“Muaro Jambi Berbakti: Setahun Ikhtiar, Menata Tata Kelola yang Lebih Baik” Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Bambang Bayu Suseno – Junaidi Mahir Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & Founder PUSKAPKUM, LBH NADI) Genap satu tahun kepemimpinan BBS–Jun Mahir menandai fase konsolidasi pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan semangat “Muaro Jambi Berbakti”, kepemimpinan ini memperlihatkan ikhtiar untuk menata ulang fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari perspektif hukum administrasi negara, tahun pertama adalah momentum penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan profesionalitas birokrasi. Jika kita menilik dinamika yang berjalan, terdapat indikasi pembenahan pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Ini merupakan langkah awal...

  “Maritim Tanpa Integritas? Evaluasi Serius atas Penerbitan Dokumen di KSOP Jambi” Opini Hukum dan Politik Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Advokat & Founder LBH NADI Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jambi Sektor maritim merupakan salah satu simpul strategis dalam sistem ekonomi nasional. Di dalamnya, fungsi administratif seperti penerbitan dokumen kapal bukanlah sekadar prosedur teknis, melainkan bagian dari sistem legitimasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kapal beroperasi. Ketika proses penerbitan dokumen tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, melainkan integritas tata kelola negara. Sebagai advokat yang kerap menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan aktivitas pelayaran dan legalitas kapal, saya memandang perlu adanya evaluasi serius terhadap mekanisme penerbitan dokumen pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jambi. Evaluasi ini harus ditempatkan dalam kerangka hukum ...

  LBH NADI Siap Teliti Bisnis Kapal di Provinsi Jambi Elas Anra Dermawan, SH: “Transparansi, Akuntabilitas, Dan Ketegasan Hukum Harus Ditegakkan” Jambi — Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan (LBH NADI) mengumumkan akan melakukan penelitian komprehensif terhadap bisnis kapal di Provinsi Jambi, khususnya menyasar praktik yang memicu gejolak sosial dan potensi pelanggaran hukum. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dengan melibatkan KSOP Jambi sebagai responden utama dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Founder LBH NADI, Elas Anra Dermawan, SH, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memetakan celah hukum dalam tata kelola maritim yang selama ini kerap berdampak pada ketidakadilan regulatif, potensi penyelundupan, dan disparitas kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat. “Bisnis kapal bukan hanya soal arus barang dan komoditas. Ini soal kedaulatan hukum di laut, keselamatan pelayaran, dan bagaimana sistem bekerja untuk masyarakat — bukan sebaliknya,” ujar Elas, te...

  Sriwijaya Jambi: Kejayaan Masa Lampau sebagai Cermin Kegagalan Politik Hukum Masa Kini Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Praktisi Hukum & Pengamat Hukum) Sriwijaya bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fakta sejarah tentang kemampuan anak bangsa Nusantara membangun peradaban besar, berdaulat, dan berpengaruh global. Dalam lintasan sejarah itu, Jambi memegang peran strategis sebagai bagian penting dari denyut kekuasaan dan kebudayaan Sriwijaya. Sayangnya, kejayaan tersebut hari ini lebih sering diperlakukan sebagai romantisme sejarah, bukan sebagai modal politik, hukum, dan peradaban. Sriwijaya Jambi dan Konsep Negara Kuat Sriwijaya di masa lampau telah mempraktikkan konsep negara hukum berbasis kearifan lokal, jauh sebelum terminologi “rule of law” dikenal dunia modern. Hukum adat, tata niaga sungai, pengelolaan wilayah maritim, hingga relasi diplomatik dengan India dan Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan kerajaan primitif, melainkan negara maritim modern pada zamannya...

  Pribumi dan Ujian Kedewasaan Sosial: Berhenti Mengeluh, Mulai Menang Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Isu ketertinggalan pribumi kerap direspons dengan keluhan kolektif. Mengeluh atas ketimpangan ekonomi, ketidakadilan akses, hingga dominasi kelompok tertentu dalam sektor strategis. Keluhan itu tidak sepenuhnya keliru, sebab negara hukum memang mewajibkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, persoalannya menjadi serius ketika keluhan berubah menjadi identitas, bukan pemicu pembenahan. Dalam perspektif hukum dan politik, kedewasaan sosial suatu kelompok diuji bukan dari seberapa keras ia menyuarakan ketidakadilan, tetapi dari bagaimana ia mengubah keluhan menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan hukum yang nyata. Negara tidak berjalan dengan simpati, melainkan dengan data, kapasitas, dan daya tawar. UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan sosial. Akan tetapi, konstitusi tidak pernah menjanjikan hasil tanpa kompetensi. Hak dijamin, peluang dib...

KUHP BARU: Wajah Baru Hukum Pidana Indonesia yang Lebih Manusiawi, Adil, dan Kontekstual Oleh: Elas Annra Dermawan, SH Praktisi Hukum Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Setelah lebih dari satu abad bergantung pada Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang lahir dari rahim kedaulatan sendiri. Di tengah berbagai kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP Baru justru membawa banyak nilai positif yang menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan sosial. 1. Dekolonisasi Hukum Pidana Hal paling fundamental dari KUHP Baru adalah penghapusan total warisan hukum kolonial. KUHP lama disusun untuk kepentingan penjajah, bukan untuk melindungi martabat dan kepentingan rakyat Indonesia. KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berdiri di atas nilai Panc...