YAYASAN-PUSPOLKUM

“KPK Jangan Tajam ke Riau, Tapi Tumpul ke Jambi: Saatnya OTT Kepala Daerah Jambi!” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. (Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau. Publik tentu mengapresiasi langkah itu sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah masih hidup. Namun, muncul pertanyaan besar: kenapa hanya Riau yang disentuh, sementara Jambi seakan dibiarkan? Provinsi Jambi bukan daerah yang steril dari aroma busuk korupsi. Banyak proyek strategis daerah, baik dari DAK Fisik Pendidikan, infrastruktur, maupun dana hibah, diduga kuat sarat permainan antara oknum pejabat dan pihak swasta. Bahkan, beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan daerah sudah lama jadi “bisik-bisik hukum” di kalangan penegak keadilan. Tetapi sampai hari ini, KPK belum sekalipun melakukan OTT di Jambi, seolah wilayah ini kebal dari operasi hukum. Sebagai Founder Pusat Studi Pol...

  "Sumpah Pemuda di Tangan Gubernur Jambi: Nilai Luhur yang Dikhianati Kekuasaan" Oleh: Adv. Elas Anra Dermawan, SH Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum Sumpah Pemuda adalah simbol kebangkitan kesadaran nasional, lahir dari hati yang tulus, bukan dari kalkulasi politik. Namun di Jambi hari ini, semangat itu seolah dikubur oleh kepemimpinan daerah yang lebih sibuk menata citra daripada menata nurani. Gubernur Jambi berdiri di panggung seremonial Sumpah Pemuda, berbicara tentang persatuan dan semangat pemuda, sementara di balik layar, realitas politiknya menunjukkan wajah yang sebaliknya — penuh kepentingan, penuh kepalsuan. Di bawah kepemimpinan sekarang, rakyat menyaksikan bagaimana kekuasaan diperlakukan layaknya alat transaksi. Jabatan menjadi komoditas, loyalitas dihargai lebih tinggi daripada kompetensi, dan hukum sering kali tunduk pada kalkulasi politik. Padahal, sumpah jabatan gubernur sejatinya adalah kontrak moral dengan rakyat, bukan sekadar formalitas di d...

📝 OPINI HUKUM DAN POLITIK Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat “Mahligai Bank 9 Jambi: Gedung Megah, Tapi Sepi Peminat” Mahligai Bank 9 Jambi yang berdiri megah di pusat kota seolah menjadi ironi pembangunan daerah. Gedung yang dirancang untuk menampilkan wajah kemajuan ekonomi Jambi justru tampak lengang, sepi peminat, dan jauh dari fungsi ideal sebagai ruang produktif bagi sektor swasta. Dari perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan kebijakan publik, khususnya terkait pemanfaatan aset daerah. Pembangunan sebuah gedung tidak hanya berhenti pada wujud fisik, melainkan harus disertai kajian kebutuhan, analisis kelayakan, hingga strategi jangka panjang agar tidak menjadi “proyek mercusuar” yang hanya gagah di permukaan. Secara hukum administrasi negara, aset daerah wajib dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...

  “HIPMI Bukan VOC: Stop Mental Penjajah dalam Dunia Usaha dan Organisasi” Oleh: Elas Anra Dermawan, SH Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat OPINI HUKUM & POLITIK Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi nasional dan semangat kewirausahaan anak muda Indonesia, kita justru menyaksikan fenomena miris: pengusaha muda yang tampil dalam balutan jas formal dan retorika modern, namun secara mental dan perilaku tak ubahnya seperti penguasa kolonial zaman VOC—berjiwa otoriter, elitis, dan gemar menabrak aturan demi ambisi. Semangat organisasi seperti HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) bukanlah melahirkan “raja-raja kecil” dalam organisasi, melainkan mencetak kader wirausaha yang beretika, berintegritas, dan taat terhadap sistem organisasi. Sayangnya, berbagai penyimpangan struktural dan kaderisasi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa semangat kekuasaan sedang menenggelamkan nilai-nilai keorganisasian. 1. Mental VOC dalam Kaderisasi Apa bedanya VOC dengan...

Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Pusat Studi Politik dan Bantuan Hukum & Advokat Pendahuluan Fenomena “Ayunan Islamic Center Jambi” bukanlah sekadar gambaran visual karikatural yang beredar di ruang publik, melainkan cermin yang merefleksikan berbagai kontradiksi hukum, simbolisme kekuasaan, serta dinamika politik daerah yang tengah menggelora. Dalam narasi ini, saya mengulas dimensi hukum dan politik dari simbol “ayunan” tersebut sebagai metafora atas pola kekuasaan dan keberagamaan yang membingkai lanskap sosial Jambi hari ini. I. Perspektif Hukum: Ruang Publik dan Kepantasan Pejabat Islamic Center Jambi merupakan bangunan monumental keagamaan yang didirikan dengan dana publik dan ditujukan sebagai tempat ibadah, dakwah, dan kegiatan Islami. Maka dari itu, penggunaan kawasan ini, baik secara fisik maupun simbolik, wajib tunduk pada prinsip kepatutan, norma agama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam narasi visual “Ayunan Islamic Center Jambi” tergambar sim...

  Narasi Hukum dan Politik “Netralitas Aparat Negara Dipertaruhkan: Kritik terhadap Terpilihnya Anggota Kepolisian Aktif sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi” Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. Advokat & Founder Studi Politik dan Bantuan Hukum I. PENDAHULUAN Dalam iklim demokrasi yang sehat, salah satu prinsip dasar yang harus dijaga secara ketat adalah netralitas aparatur negara, khususnya anggota TNI dan Polri. Ketika seorang anggota aktif kepolisian terpilih menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, maka hal ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan yuridis, tapi juga kritik politik yang tajam: Apakah langkah ini sah secara hukum? Dan benarkah netralitas institusi kepolisian tetap terjaga? Sebagai advokat dan pengamat politik hukum, saya merasa perlu untuk menyampaikan kritik terhadap hal ini, karena peristiwa ini menyangkut integritas hukum publik, profesionalitas institusi kepolisian, dan kualitas demokrasi daerah. II. DASAR HUKUM DAN PERTENTANGANNYA Pa...

  Oligarki dalam Meja Hijau: Antara Penegakan Hukum dan Perang Politik dalam Kasus Tom Lembong Oleh: Elas Anra Dermawan, S.H. Founder Studi Politik & Bantuan Hukum & Advokat I. PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara hukum selalu mengklaim menjunjung tinggi keadilan, namun realitas yang muncul di balik meja hijau kerap menunjukkan bahwa hukum tidak steril dari tarik-menarik kepentingan oligarki dan politik kekuasaan. Kasus hukum yang menjerat Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), mantan Menteri dan tokoh ekonomi nasional, kembali memantik kegelisahan publik terhadap kejujuran sistem peradilan dan independensinya dalam menghadapi perkara yang menyentuh elite. Apakah ini bentuk penegakan hukum yang sejati atau bagian dari skenario besar dalam perang politik? Di sinilah saya, sebagai advokat dan pengkaji politik hukum, mencoba menelaah dengan perspektif objektif namun kritis. II. KONTEKS KASUS DAN POSISI POLITIK TOM LEMBONG Tom Lembong bukan figur biasa. Ia adalah mantan Kepala ...